Sistem pendidikan Indonesia, jika kita mau jujur dan membuang seluruh kemanisan retorika pembangunan sumber daya manusia yang diulang-ulang setiap pidato menteri, bukanlah sebuah taman persemaian bagi lahirnya pemikir-pemikir kritis, melainkan sebuah pabrik ketaatan yang berjalan dengan roda gigi yang telah dirancang sejak zaman kolonial, dipoles kembali di era Orde Baru, dan kini dibiarkan berkarat dalam hiruk-pikuk demokrasi yang tak kunjung membenahi akarnya, dan tujuannya hanya satu: memproduksi budak-budak pekerja yang patuh, yang cukup terdidik untuk memahami instruksi tetapi tidak pernah cukup terlatih untuk menanyakan validitas instruksi itu sendiri. Jangan pernah kita lupakan bahwa cikal bakal sistem persekolahan di Nusantara lahir dari kegelisahan penjajah Belanda yang membutuhkan juru tulis, pegawai rendahan, dan mandur-mandur pribumi yang bisa menghitung angka dan menulis surat dalam bahasa Melayu atau Belanda, tetapi sama sekali tidak diberi ruang untuk memahami filsafat politik, hak asasi manusia, atau bahkan konsep kedaulatan rakyat, karena itu semua adalah racun bagi kekuasaan kolonial; dan ironisnya, setelah kemerdekaan, kita tidak pernah benar-benar membongkar fondasi itu, kita hanya mengganti bahasa pengantarnya dan menambahkan Pancasila sebagai hafalan wajib, tetapi struktur hierarkis yang menempatkan guru sebagai penguasa mutlak di ruang kelas, siswa sebagai gelas kosong yang harus diisi, dan ujian sebagai penentu tunggal takdir, tetap dipertahankan karena struktur inilah yang paling efisien dalam menciptakan warga yang tidak rewel dan siap menerima perintah dari atas, persis seperti kebutuhan para penguasa untuk memiliki birokrat yang loyal, tentara yang tak banyak bertanya, dan buruh pabrik yang tidak pernah memikirkan hak mogok mereka. Hari ini, mari kita lihat secara telanjang mata bagaimana kurikulum kita, yang selalu berganti nama tetapi tidak pernah berganti esensi, masih didominasi oleh beban hafalan yang menggunung, mulai dari menghafal tanggal proklamasi yang tak pernah benar-benar dihayati maknanya, menghafal nama-nama pahlawan tanpa tahu konteks pergulatan ideologis mereka, hingga menghafal siklus akuntansi atau rumus fisika yang diajarkan di atas kertas tetapi sama sekali tidak dikaitkan dengan realitas kekeringan, banjir, atau kemiskinan yang mereka lihat di sekitar mereka setiap hari, sehingga sistem ini secara sistematis mencabut hubungan antara pengetahuan dan kehidupan, melahirkan generasi yang pandai mengerjakan soal pilihan ganda di Ujian Nasional atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, tetapi gagal total saat dihadapkan pada dilema etika di tempat kerja, karena mereka tidak pernah diajari untuk meragukan, untuk berdebat, untuk mempertanyakan otoritas yang ada di depan mereka, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepada guru sering kali dijawab dengan "nanti, jangan tanya terlalu dalam, cukup catat saja," sebuah jawaban yang secara halus tapi kejam mematikan setiap percikan rasa ingin tahu yang seharusnya menjadi fondasi peradaban. Lihatlah, ironi paling pahit dari sistem ini adalah bagaimana ia dengan bangga mengklaim dirinya sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada kenyataannya, angka buta huruf memang turun, angka partisipasi sekolah memang naik, tetapi kualitas nalar kritis justru tenggelam dalam lautan nilai angka dan ranking, di mana siswa yang paling dihargai adalah siswa yang paling rajin mencatat, bukan siswa yang paling kreatif menemukan solusi baru, dan ketika lulusan-lulusan ini keluar dari gerbang sekolah, mereka langsung dilemparkan ke lautan angkatan kerja, dan di sanalah fungsi sebenarnya dari sistem ini terlihat sempurna: mereka menjadi buruh yang tidak pernah mengeluh ketika gaji di bawah UMR, karena mereka sudah terbiasa menerima nilai buruk tanpa protes; mereka menjadi pekerja kontrak yang diperas tanpa jaminan, karena mereka sudah terbiasa dengan sistem peringkat yang selalu menempatkan mereka di posisi paling bawah; mereka menjadi karyawan yang takut mengkritik bos karena dari kecil mereka sudah dididik bahwa siapa pun yang berada di atas adalah otoritas mutlak yang tak boleh diganggu gugat, sebuah mentalitas yang dengan rapi memproduksi permintaan maaf dan ketundukan yang tak berkesudahan di hadapan para pengusaha yang tak berbeda jauh dengan tuan tanah kolonial di masa lalu, hanya saja sekarang mereka memakai jas dan mengendarai mobil mewah.

Sungguh, tidak ada kebetulan bahwa sistem pendidikan kejuruan kita, yang dipromosikan sebagai solusi pengangguran, justru menjadi mesin pemasok tenaga kerja murah ke kawasan-kawasan industri yang dikuasai oleh grup-grup korporasi besar, karena SMK-SMK kita dirancang dengan modul yang sudah disesuaikan dengan standar pabrik tertentu, bukan dengan standar otonomi intelektual, sehingga lulusannya sudah diprogram untuk menjadi operator mesin yang tangguh tetapi tidak pernah dilengkapi dengan kemampuan untuk mendesain mesin itu sendiri apalagi mempertanyakan kepemilikan mesin itu, yang berarti mereka siap dipakai dan siap dibuang ketika kontrak berakhir, kembali menjadi pengangguran yang kemudian akan menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kompeten, tanpa pernah sadar bahwa kompetensi yang mereka pelajari itu sendiri adalah kompetensi untuk diperbudak. Dan jangan sangka bahwa pendidikan tinggi kita, yang mestinya menjadi benteng terakhir kebebasan berpikir, lebih baik keadaannya; perguruan tinggi kita telah terinfeksi oleh logika komersialisasi dan birokratisasi yang membuat riset ilmiah hanya berjalan jika ada pesanan dari industri atau proyek-proyek kementerian yang berbau kepentingan oligarki, sementara dosen-dosen yang berani kritis sering kali dipinggirkan dengan dalih tidak produktif, dan mahasiswa-mahasiswa yang dilahirkan dari sistem SMA yang sudah dikebiri daya kritisnya hanya akan menjadi pelanjut yang sama, hafal teori-teori besar Barat tetapi bingung menerapkannya dalam konteks perampasan lahan di desanya sendiri, sehingga perjuangan mereka di kampus lebih banyak dihabiskan untuk mengejar nilai IPK yang tinggi demi bisa bekerja di perusahaan multinasional, bukan untuk mengubah keadaan negara yang mereka cintai secara lisan tetapi tidak pahami secara struktural. Bahkan, ketika kita mengangkat isu "Merdeka Belajar" yang kerap digembar-gemborkan sebagai revolusi terbaru, kita harus dengan sinis mengakui bahwa ia hanyalah sebuah kemasan baru yang tidak mengubah inti, karena sementara kebijakan itu memberikan sedikit fleksibilitas pada proyek-proyek sekolah, ia juga menambah beban administrasi guru yang sudah kewalahan, dan yang paling parah, ia tidak menyentuh sama sekali mekanisme evaluasi yang tetap berpusat pada standar nasional, yang artinya kebebasan itu hanya ada di atas kertas, sementara dalam praktiknya, guru masih takut mengajarkan kontroversi karena akan dituduh radikal, dan sekolah masih didorong untuk mengejar akreditasi A dengan cara memoles dokumentasi, bukan dengan cara menghidupkan diskusi sengit di kelas tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dari tambang nikel di Morowali atau mengapa harga beras selalu naik setiap menjelang Lebaran, topik-topik yang justru paling relevan dengan kehidupan siswa tetapi sengaja dikeluarkan dari kurikulum karena dianggap terlalu panas dan mengganggu stabilitas. Maka, apa hasil dari seluruh mesin raksasa ini? Yang kita dapatkan adalah sebuah bangsa yang secara statistik melek huruf, tetapi secara politis buta kekuasaan, sebuah bangsa yang mampu mengetik pesan di media sosial tetapi tidak mampu membaca di balik garis-garis undang-undang yang semakin memiskinkan rakyat, sebuah bangsa yang bisa menghitung nilai ekspor impor tetapi tidak bisa menghitung berapa banyak anak-anaknya yang putus sekolah lantaran biaya pendidikan yang masih membebani, sehingga rakyat yang dihasilkan oleh sistem ini menjadi massa yang sangat subur untuk diprovokasi oleh pertarungan identitas yang kita sebut civility war, karena mereka tidak punya kemampuan membedakan mana fakta dan mana hoaks, tidak punya nalar untuk memutuskan apakah seorang politisi berbohong atau tidak, dan pada akhirnya mereka mudah diarahkan untuk saling membenci dengan sesama buruh, sesama petani, sesama pengemis di jalanan, sementara para oligark yang memegang kendali korporasi pendidikan, korporasi media, dan korporasi tambang duduk tenang menyaksikan anak-anak bangsa yang sudah ditundukkan oleh kurikulum yang mematikan pikiran, lalu tumbuh menjadi dewasa yang pasrah, karena sejak kecil mereka sudah belajar bahwa bertanya sama dengan melawan, dan melawan sama dengan diberi nilai nol, sebuah paradigma yang merembet hingga ke kehidupan dewasa di mana menuntut upah layak dianggap sebagai pembangkangan, mengkritik pemerintah dianggap sebagai pengkhianatan, dan mempertanyakan kesucian sistem dianggap sebagai perbuatan subversif, padahal semua itu adalah bentuk kewarganegaraan yang sejati, tetapi sistem ini telah membunuh kewarganegaraan itu sejak di dalam rahim ruang kelas. Akhirnya, jika kita ingin jujur dengan diri sendiri, kita sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang sangat cerdik dalam menjebak, karena ia menawarkan janji masa depan yang cerah lewat ijazah dan seragam putih-biru, tetapi di balik itu ia menyembunyikan kepastian bahwa lulusan terbaiknya pun hanya akan menjadi roda penggerak dalam mesin kemiskinan yang tak berujung, tempat mereka bekerja sampai punggung melengkung, namun tidak pernah cukup kaya untuk menyekolahkan anaknya dengan kualitas berbeda, sehingga siklus ini berputar dari generasi ke generasi, dari budak pekerja yang satu ke budak pekerja yang berikutnya, dan selama kita masih menyanjung nilai rapor, selama kita masih menganggap guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan selama kita masih menganggap ujian sebagai tolok ukur martabat manusia, maka kita adalah kaki tangan dari kejahatan kolektif ini; karena dengan begitu, kita sendiri yang terus mengoperasikan mesin perbudakan modern ini, dengan penuh rasa bangga, seolah-olah kita sedang membangun peradaban, padahal sebenarnya kita hanya sedang membangun penjara yang megah dengan dinding-dinding dari hafalan dan pintu-pintu dari kepatuhan, dan tidak akan ada yang bisa membebaskan diri dari penjara ini, kecuali kita berani membakar kurikulum yang membelenggu, mengganti ujian dengan perdebatan, dan mengganti otoritas guru dengan semangat mencari tahu bersama, sebuah revolusi yang tidak akan pernah diizinkan oleh negara dan para oligark, karena bagi mereka, budak pekerja yang patuh jauh lebih menguntungkan daripada warga negara yang sadar akan hak-haknya, dan pendidikan kita adalah alat yang paling ampuh untuk memastikan bahwa yang terakhir tidak pernah lahir, dan yang pertama selalu ada dalam jumlah yang berlimpah, siap untuk diisi, siap untuk diarahkan, dan siap untuk dikorbankan di altar keuntungan segelintir manusia yang tak pernah merasa perlu bersekolah karena mereka sudah memiliki sekolahnya sendiri, yang bernama kekuasaan.