Mari kita telanjangi fondasi paling busuk dari negara ini, yang tidak pernah benar-benar direformasi, hanya dirapikan dengan cat demokrasi yang mulai mengelupas: **oligarki militer**. Ini bukan sekadar istilah politik, tetapi sebuah sistem yang lahir dari perut Orde Baru, di mana jenderal-jenderal yang memenangkan perang melawan komunis kemudian mengubah dirinya menjadi raja-raja kecil yang menguasai tanah, tambang, hutan, dan laut, dengan dalih "stabilitas" dan "pembangunan". Soeharto, sebagai arsitek utamanya, membangun sebuah piramida kekuasaan di mana TNI bukan lagi alat pertahanan, tetapi alat produksi—sebuah korporasi raksasa yang memiliki jutaan hektar lahan, ribuan perusahaan, dan akses tak terbatas ke sumber daya alam, yang semuanya dikelola oleh para jenderal yang kemudian menjadi konglomerat, dan ketika Reformasi datang, kita semua mengira bahwa piramida itu akan runtuh, tetapi ternyata ia hanya berganti baju, dari seragam hijau menjadi jas hitam, dari jabatan militer menjadi kursi direksi, tetapi strukturnya tetap sama, karena militer Indonesia tidak pernah benar-benar melepaskan cengkeramannya atas ekonomi, dan bukti paling telanjang adalah bagaimana hingga hari ini, TNI masih memiliki yayasan-yayasan raksasa seperti Yayasan Dharma Bhakti dan Yayasan Kartika Eka Paksi, yang mengelola bisnis di sektor perbankan, asuransi, perkebunan, dan properti dengan aset yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah—data dari Pusat Informasi dan Analisis Keuangan (PUSAD) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa aset yayasan militer mencapai lebih dari Rp 200 triliun, dan angka ini tidak pernah diaudit secara transparan, karena undang-undang TNI yang berlaku hingga kini masih memberikan perlindungan khusus bagi kekayaan militer yang tidak boleh diusik oleh KPK atau BPKP. Ini adalah warisan langsung dari Soeharto, yang pada tahun 1970-an mengeluarkan Keppres No. 45/1974 yang memberikan hak khusus kepada TNI untuk mengelola sumber daya alam di daerah-daerah konflik, dan sejak itu, militer telah menjadi tuan tanah yang tidak pernah membayar pajak, tidak pernah lapor ke publik, dan tidak pernah diadili karena korupsi, karena mereka adalah penegak hukum, bukan subjek hukum.

Dan dari oligarki militer inilah lahir **mesin utang yang paling berbahaya**, karena Soeharto, untuk membiayai ambisinya membangun proyek-proyek mercusuar seperti PLTA, jalan tol, dan bandara, serta untuk membeli alutsista dari Amerika dan Eropa yang sebagian besar komisinya kembali ke kantong para jenderal, ia meminjam uang dari IMF, Bank Dunia, dan konsorsium negara-negara Barat dengan syarat yang sangat lunak pada awalnya, tetapi kemudian menjadi sangat mengikat ketika krisis moneter 1998 meledak, di mana nilai utang luar negeri melonjak dari US$ 60 miliar menjadi US$ 140 miliar hanya dalam hitungan bulan karena rupiah jatuh dari Rp 2.000 menjadi Rp 15.000 per dolar AS, dan rakyat yang tidak pernah meminjam harus membayar dengan harga sembako yang melonjak 300 persen, dengan PHK yang mencapai 5 juta orang, dan dengan kemiskinan yang meningkat dari 15 persen menjadi 40 persen dalam waktu satu tahun—data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dari 22 juta menjadi 60 juta jiwa, sebuah lompatan yang sangat mengerikan yang tidak pernah terjadi di negara lain, dan itu adalah biaya dari utang yang dibuat oleh seorang diktator yang pada saat yang sama sedang mengirim uangnya ke bank-bank di Swiss dan Singapura melalui rekening-rekening yang dibuka atas nama anak-anak dan cucu-cucunya, yang hingga kini masih menjadi misteri karena kasus Bank Bali dan skandal BLBI yang tidak pernah tuntas, dan para jenderal yang terlibat justru menjadi menteri-menteri di era Reformasi, karena mereka menguasai sistem peradilan yang sama.

Sekarang, di era Prabowo, kita sedang menyaksikan **reinkarnasi sempurna dari arsitektur Soeharto**, karena Prabowo sendiri adalah produk dari sistem itu, seorang mantan jenderal yang telah dilatih untuk memandang negara sebagai ladang panen, bukan sebagai rumah bersama. Dan ketika ia memutuskan untuk mengalokasikan Rp 330 triliun untuk IKN, atau Rp 400 triliun untuk makan siang gratis, atau Rp 180 triliun untuk subsidi BBM, ia tidak melakukannya dengan berdasarkan studi kelayakan yang rasional, tetapi berdasarkan insting komandonya yang terbiasa memberi perintah tanpa bertanya, dan ia menutupi semua itu dengan retorika tentang "kehormatan bangsa" dan "kedaulatan pangan", tetapi di balik retorika itu, yang sebenarnya terjadi adalah pengalihan uang negara ke tangan-tangan yang sama: kontraktor-kontraktor yang memiliki koneksi dengan TNI, BUMN yang dipimpin oleh jenderal pensiunan, dan yayasan-yayasan yang sudah mapan sejak era Soeharto—data dari Lembaga Anti Korupsi ICW pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 30 proyek strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah Prabowo, 22 di antaranya dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga atau yayasan militer, dan tidak ada satupun proyek yang melalui lelang yang benar-benar kompetitif, karena semua sudah diatur dengan surat-surat kementerian yang tidak pernah dipublikasikan, sebuah praktik yang sangat mirip dengan era Soeharto, hanya saja kali ini lebih menggunakan teknologi digital untuk menyembunyikan jejak korupsi melalui sistem e-katalog yang ternyata juga bisa dimanipulasi, seperti yang pernah diungkap oleh BPKP pada tahun 2024 dalam laporannya yang menyebutkan bahwa terdapat mark-up harga hingga 40 persen pada pengadaan barang di beberapa kementerian, tetapi laporan itu kemudian ditarik dan direvisi tanpa penjelasan, karena menteri yang bersangkutan memiliki hubungan dekat dengan tim Prabowo, dan ketika rakyat bertanya, mereka hanya disuguhi pidato-pidato tentang "efisiensi" dan "transparansi" yang ternyata hanya slogan untuk menutupi fakta bahwa uang negara sedang dijarah dengan cara yang jauh lebih canggih daripada era Soeharto, karena sekarang perbankan digital dan kripto telah digunakan untuk mengalihkan dana ke luar negeri dengan sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa melacak, dan bahkan KPK pun hanya bisa menonton, karena pimpinannya juga diisi oleh orang-orang yang tidak akan pernah menggigit tangan yang memberi makan.

Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah **eksploitasi bumi pertiwi**, yang telah menjadi tulang punggung dari oligarki militer dan utang, karena Indonesia adalah negara dengan cadangan mineral, hutan, dan minyak yang luar biasa, tetapi kekayaan itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat, karena semuanya telah digadaikan sejak zaman Soeharto melalui perjanjian-perjanjian seperti Kontrak Karya yang sangat merugikan, di mana perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport McMoRan, Newmont, dan Total diberikan hak untuk menambang selama puluhan tahun dengan royalti yang sangat rendah, sementara militer Indonesia bertindak sebagai "penjaga keamanan" dan menerima bayaran dalam bentuk saham dan uang tunai dari perusahaan-perusahaan itu, sehingga pada tahun 1990-an, Freeport memiliki izin untuk menambang di Papua dengan luas wilayah yang setara dengan setengah pulau Jawa, dan hingga hari ini, Freeport masih menguasai tambang emas terbesar di dunia, dengan hasil tahunan mencapai US$ 5 miliar, tetapi negara hanya menerima sekitar 10 persen dari keuntungan itu, sementara sisanya mengalir ke pemegang saham asing, dan meskipun pada era Jokowi telah dilakukan negosiasi ulang, tetapi kenyataannya, perjanjian itu masih sangat menguntungkan pihak asing, dan Prabowo, yang membutuhkan dana untuk membayar bunga utang, justru memberikan lebih banyak konsesi kepada perusahaan-perusahaan tambang asing dengan dalih "investasi hilirisasi", seperti yang terlihat dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan kepada perusahaan China dan Australia pada tahun 2025 untuk menambang nikel di Halmahera dengan jangka waktu 30 tahun, di mana negara hanya mendapatkan 5 persen dari total produksi, sementara dampak lingkungannya sangat mengerikan, karena hutan-hutan primer ditebang, sungai-sungai tercemar dengan limbah tambang, dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar tambang dipaksa untuk mengungsi tanpa ganti rugi yang layak, dan data dari Walhi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terjadi 14 konflik agraria yang melibatkan TNI dan perusahaan tambang, di mana 3 di antaranya berakhir dengan kekerasan, dan 7 kepala desa dipenjara karena dianggap menghalangi pembangunan nasional, sebuah ironi yang sangat pedih, karena pembangunan nasional yang dimaksud adalah pembangunan yang menguntungkan segelintir jenderal dan pengusaha asing, sementara petani yang kehilangan lahan harus bekerja sebagai kuli di tambang yang sama, dengan upah harian yang tidak cukup untuk membeli beras.

Dan jika kita menelusuri dokumen-dokumen sejarah, kita akan menemukan bahwa **utang luar negeri Indonesia pada tahun 1998 mencapai 150 persen dari devisa negara**, dan untuk membayarnya, Soeharto mengorbankan seluruh kekayaan alam Indonesia melalui skema "debt-for-nature" dan "debt-for-resources", di mana Indonesia menukar hutan tropisnya dengan pengampunan utang, dan para jenderal yang mengurusi itu kemudian menjadi pemilik perusahaan pengelola hutan yang mendapat konsesi besar dari pemerintah, dan mereka menebang kayu secara ilegal sampai hutan kita menyusut dari 70 persen pada tahun 1970 menjadi 30 persen pada tahun 2000, sebuah kerusakan yang tidak pernah pulih, dan kini di era Prabowo, skema yang sama diulang kembali, hanya kali ini dengan dalih "karbon offset" dan "energy transition", di mana Indonesia menandatangani perjanjian dengan negara-negara Eropa untuk menjual kredit karbon dari hutan-hutan yang masih tersisa, tetapi uangnya tidak pernah sampai ke petani atau masyarakat adat, karena dikelola oleh BUMN yang dikuasai oleh militer, dan ketika rakyat di Sumatera dan Kalimantan memprotes, mereka dianggap sebagai pengganggu, dan aparat TNI dikerahkan untuk mengamankan wilayah konsesi, sebuah pemandangan yang sangat mirip dengan tahun 1980-an, ketika Soeharto mengerahkan tentara untuk mengamankan perusahaan kayu miliknya yang bernama PT Perhutani, yang hingga kini masih menjadi salah satu BUMN paling korup, dengan kerugian negara mencapai Rp 20 triliun dalam lima tahun terakhir menurut data BPKP, tetapi tidak ada seorang pun yang diadili, karena mereka semua adalah jenderal pensiunan yang masih memiliki pengaruh di dalam sistem.

Dan dari semua ini, kita harus bertanya: **siapa yang paling diuntungkan dari arsitektur Soeharto yang diwarisi oleh Prabowo?** Jawabannya jelas, yaitu para jenderal yang telah menjadi konglomerat, para pengusaha asing yang mengeksploitasi sumber daya, dan para bankir yang memegang obligasi negara, yang semuanya adalah bagian dari jaringan yang sama, sebuah jaringan yang telah berjalan selama 50 tahun dan semakin kuat, karena setiap kali terjadi pergantian presiden, jaringan itu tidak putus, ia hanya berpindah dari tangan Soeharto ke tangan Habibie, lalu ke Abdurrahman, ke Megawati, ke SBY, ke Jokowi, dan akhirnya ke Prabowo, dan setiap presiden tersebut memiliki utang kepada jaringan ini, karena mereka semua harus mendapatkan dukungan dari militer dan konglomerat untuk bisa memenangkan pemilu, dan sebagai balasannya, mereka memberikan akses dan konsesi yang tak terbatas kepada jaringan tersebut, sehingga kita tidak pernah benar-benar memiliki pemerintahan yang merdeka, kita hanya memiliki pergantian boneka yang tali-talinya ditarik oleh tukang boneka yang sama, dan tukang boneka itu adalah oligarki militer yang bersekutu dengan kapital asing, dan mereka adalah penguasa sejati dari republik ini, karena mereka memiliki senjata, mereka memiliki uang, dan mereka memiliki media, dan mereka mengendalikan segalanya, sehingga ketika rakyat mencoba untuk bangkit, mereka akan dilabrak dengan gas air mata dan pentungan, dan ketika rakyat mencoba untuk menuntut utang, mereka akan dijawab dengan pidato-pidato yang membingungkan, dan ketika rakyat mencoba untuk melindungi hutan mereka, mereka akan diusir dengan kekuatan senjata, karena di dalam arsitektur Soeharto, tidak ada yang namanya hak rakyat, yang ada hanyalah hak militer dan hak kreditor, dan kita semua, yang hidup di dalam arsitektur ini, hanyalah penghuni yang harus membayar sewa setiap hari, dan sewa itu adalah utang yang tidak akan pernah habis, dan eksploitasi yang tidak akan pernah berhenti, dan kesengsaraan yang tidak akan pernah berakhir, sampai kita sendiri yang membangun arsitektur baru, yang tidak lagi berdasarkan pada kepentingan segelintir orang, tetapi berdasarkan pada kesejahteraan semua, tetapi untuk membangun itu, kita harus terlebih dahulu menghancurkan yang lama, dan menghancurkan yang lama berarti membongkar oligarki militer, membubarkan yayasan-yayasan yang korup, dan mengganti utang dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi itu semua adalah tugas yang sangat berat, karena mereka yang memegang kekuasaan saat ini adalah penerus dari arsitek yang sama, dan mereka tidak akan pernah mengizinkan perubahan, karena perubahan akan mengancam kekayaan mereka, dan kekayaan mereka lebih berharga daripada kehidupan rakyat, seperti yang selalu terjadi dalam sejarah, dan sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi rakyatnya sangat miskin, karena kekayaan itu telah dijarah oleh segelintir orang, dan sekarang, di bawah Prabowo, penjarahan itu terjadi secara lebih besar, lebih cepat, dan lebih rapi, dengan menggunakan sistem digital, dengan menggunakan hukum-hukum yang dibuat oleh mereka sendiri, dan dengan menggunakan wajah-wajah baru yang berpura-pura peduli, tetapi sebenarnya sedang mengambil lebih banyak dari apa yang telah mereka ambil sebelumnya, dan kita semua adalah saksi dari penjarahan ini, dan kita harus mencatatnya, karena suatu hari nanti, ketika para penjarah itu sudah tua dan tidak lagi berkuasa, kita akan menggunakan catatan ini untuk mengadili mereka, dan kita akan bertanya pada mereka, "Di mana uang rakyat?" dan mereka tidak akan bisa menjawab, karena uang itu sudah ada di bank-bank di luar negeri, dan mereka akan tersenyum, dan senyuman itu akan menjadi senyuman terakhir mereka, karena kita tidak akan pernah melupakan, dan kita tidak akan pernah memaafkan, karena sejarah bukan tentang melupakan, tetapi tentang mengingat, dan kita akan mengingat semuanya: nama Soeharto, nama Prabowo, nama para jenderal, nama para bankir, dan nama-nama perusahaan yang menambang tulang-tulang kita, dan kita akan mengingatnya dengan amarah yang suci, karena amarah adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa ketika semua kekuatan lainnya telah direbut oleh mereka.