Joko Widodo, yang pada awalnya dipuja sebagai "presiden rakyat" dan "sang perintis infrastruktur", justru membangun oligarki baru yang lebih licik, lebih tersebar, dan lebih sulit dibongkar, dengan menggunakan proyek-proyek raksasa sebagai kendaraan untuk memperkaya keluarga, kroninya, dan jaringan militer yang masih setia, sementara rakyat hanya mendapatkan debu dan asap dari proyek-proyek yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan mereka, dan ujung dari semua itu adalah Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah monumen megalomania yang diresmikan dengan pesta dan pidato, tetapi di balik marmer dan kaca yang berkilau, tersimpan cacat struktural yang sama: korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah menjadi DNA kekuasaan Indonesia sejak zaman Soeharto, dan Jokowi, dengan segala pencitraannya sebagai "anti-oligarki", ternyata hanyalah sekadar aktor yang mengganti naskah, tetapi tetap bermain di panggung yang sama, dengan aktor-aktor yang sama, dan dengan kepentingan yang sama, yaitu mengeruk uang negara untuk segelintir orang. --

Mari kita mulai dari sebuah sungai kecil yang mengalir di Tangerang, bernama Cisadane, yang pada tahun 2013 menjadi sorotan karena banjir besar yang merendam ribuan rumah, dan pada saat itu, Jokowi yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta berjanji akan membangun infrastruktur pengendalian banjir, dan ia kemudian melanjutkan janji itu ke tingkat nasional setelah menjadi presiden, dengan mengucurkan dana triliunan rupiah untuk normalisasi sungai-sungai di seluruh Indonesia, tetapi apa yang terjadi di lapangan? Proyek normalisasi Cisadane yang seharusnya selesai pada tahun 2018, hingga tahun 2024 masih belum tuntas, dan menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023, terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun akibat mark-up harga dan pekerjaan fiktif dalam proyek-proyek pengendalian banjir di kawasan tersebut, sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang mencapai Rp 8 triliun, tetapi angka itu adalah bukti bahwa sistem yang sama yang telah berjalan di era Soeharto—yaitu sistem di mana proyek-proyek infrastruktur menjadi ladang bagi para kontraktor yang dekat dengan kekuasaan—terus berjalan dengan sangat sempurna di era Jokowi, dan yang lebih parah, ketika proyek itu gagal, tidak ada satu pun pejabat yang diadili, karena mereka semua dilindungi oleh jaringan yang sama, dan rakyat Cisadane yang setiap tahun harus menahan air bah, hanya bisa melihat uang mereka mengalir ke kantong-kantong yang tidak pernah mereka kenal. Dari Cisadane, kita bisa melihat pola yang sama terulang di seluruh negeri: proyek-proyek jalan tol, bendungan, bandara, dan pelabuhan yang diumumkan dengan gegap gempita, tetapi ketika kita menelusuri siapa yang menjadi kontraktornya, kita akan selalu menemukan nama-nama yang sama, seperti PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya, yang merupakan BUMN-BUMN yang kemudian diisi oleh jenderal-jenderal pensiunan dan pejabat-pejabat sipil yang memiliki hubungan dekat dengan istana, dan mereka inilah yang kemudian menjadi tulang punggung dari apa yang saya sebut sebagai **oligarki Jokowi**, sebuah jaringan yang tidak lagi terdiri dari satu keluarga, tetapi terdiri dari puluhan keluarga dan korporasi yang terhubung melalui proyek-proyek strategis nasional, yang tidak hanya menguras uang negara, tetapi juga menguras sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat, sementara hasilnya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang duduk di dewan komisaris.

Dan jika kita bergerak dari Cisadane ke IKN, kita akan melihat bagaimana proyek yang paling ambisius ini, yang diresmikan pada tahun 2024 dengan biaya yang sudah melampaui Rp 330 triliun menurut data Kementerian PUPR, dan diperkirakan akan terus membengkak hingga Rp 466 triliun pada akhir 2026, sebenarnya adalah **sebuah proyek yang dirancang khusus untuk mengalirkan uang negara ke kantong-kantong para oligarki yang lebih besar dan lebih kuat**, karena di balik pembangunan IKN, ada ratusan kontrak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Jokowi, seperti PT Solo Gotong Royong yang dimiliki oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan PT Kerta Gaya Aksara yang terafiliasi dengan jaringan bisnis Kaesang Pangarep, putra bungsunya—data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa setidaknya 15 perusahaan yang memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan keluarga Jokowi menerima kontrak di kawasan IKN, dengan nilai total mencapai Rp 45 triliun, sebuah angka yang sangat menggelikan, karena Jokowi pada masa kampanyenya selalu berpidato tentang "anti-nepotisme" dan "pemberantasan korupsi", tetapi ketika ia berada di kursi presiden, ia justru membangun istana baru di atas tanah yang konon merupakan "lahan konservasi", tetapi kenyataannya adalah lahan yang sudah dihuni oleh masyarakat adat Dayak yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun, dan mereka diusir tanpa ganti rugi yang layak, sementara anak-anaknya diberi kemudahan untuk membangun bisnis di sana, seolah-olah IKN adalah taman bermain milik keluarga presiden, bukan rumah bagi seluruh bangsa, dan ketika masyarakat adat memprotes, mereka dianggap sebagai "pengganggu investasi", dan aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan lokasi, sebuah pemandangan yang sangat mirip dengan era Soeharto, di mana TNI menjadi penjaga tambang milik keluarga Cendana.

Tetapi saya tidak ingin hanya berbicara tentang keluarga Jokowi, karena oligarki yang ia bangun jauh lebih luas dari itu; ia adalah sebuah **kartel yang terdiri dari partai-partai politik, BUMN, dan pengusaha swasta**, yang saling memberi akses dan saling melindungi, dan pada saat yang sama, mereka juga memastikan bahwa militer tetap berada di pihak mereka, karena Jokowi, meskipun bukan berasal dari militer, ia sangat paham bahwa tanpa dukungan TNI, ia tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya, dan oleh karena itu, ia memberikan berbagai konsesi kepada militer, seperti mengangkat jenderal-jenderal pensiunan menjadi menteri dan kepala BUMN, seperti yang kita lihat pada sosok Luhut Binsar Panjaitan, yang bahkan menjadi koordinator utama proyek IKN, meskipun ia tidak memiliki kompetensi di bidang arsitektur atau tata kota, tetapi ia memiliki kompetensi di bidang kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu, ia mengendalikan aliran dana yang sangat besar, dan ketika ada kritik dari publik atau dari media, ia selalu menggunakan retorika "kepentingan nasional" untuk menutupi segala kejanggalan, sehingga tidak ada yang berani mempertanyakan lebih jauh, karena mempertanyakan Luhut sama dengan mempertanyakan presiden, dan mempertanyakan presiden sama dengan mempertanyakan negara, dan mempertanyakan negara sama dengan menjadi pengkhianat, sebuah narasi yang sangat usang tetapi sangat efektif, yang telah digunakan oleh Soeharto dan kini digunakan juga oleh Jokowi, dengan gaya yang lebih halus dan lebih modern.

Dan mari kita lihat juga bagaimana **utang yang menggunung di era Jokowi** menjadi alat bagi oligarki untuk terus mengeruk kekayaan, karena setiap kali pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek seperti IKN, bank-bank besar yang dimiliki oleh konglomerat-konglomerat itu membeli obligasi tersebut dengan suku bunga yang sangat menarik, dan kemudian bunga itu dibayar oleh negara dari pajak rakyat, sehingga uang berpindah dari kantong rakyat ke kantong bankir, dan bankir itu kemudian memberikan sebagian keuntungannya kepada partai-partai politik yang mendukung Jokowi, dan partai-partai itu kemudian menggunakannya untuk memenangkan pemilu berikutnya, dan siklus ini berputar tanpa henti, sehingga rakyat miskin yang tinggal di Cisadane yang masih belum terbebas dari banjir, dan petani di Karawang yang masih kekurangan pupuk, dan buruh di Bekasi yang di-PHK, semuanya adalah sumber uang yang mengalir ke IKN, ke istana, dan ke kantong-kantong para mafia. Menurut data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, pada akhir tahun 2024, rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 42,5 persen, dan diperkirakan akan terus meningkat karena proyek-proyek infrastruktur yang tidak memiliki analisis biaya-manfaat yang jelas, dan yang paling tragis adalah bahwa utang ini tidak akan pernah melunasi, karena proyek-proyek itu sendiri tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar cicilannya, seperti IKN yang tidak akan pernah menjadi pusat pemerintahan yang aktif, karena para pegawai negeri enggan pindah ke sana, dan investasi swasta yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga IKN hanya akan menjadi kota hantu yang megah, sementara utangnya akan menjadi beban yang harus dibayar oleh anak cucu kita, yang artinya, Jokowi telah melakukan kejahatan antar-generasi yang sama seperti yang dilakukan oleh Soeharto, hanya dengan teknik yang lebih moderen dan lebih sulit untuk diadili, karena semua keputusannya dilindungi oleh undang-undang yang ia buat sendiri melalui DPR yang ia kendalikan.

Dan di sini kita harus membongkar sebuah fakta yang sangat mengerikan, bahwa **Jokowi, yang sering disebut sebagai "sang perintis", sebenarnya adalah perintis bagi para oligarki baru**, karena ia membuka pintu bagi pengusaha-pengusaha Cina dan Timur Tengah untuk menguasai sektor-sektor strategis Indonesia, seperti tambang nikel dan batubara, dengan memberikan izin-izin yang sangat longgar dan syarat-syarat yang sangat menguntungkan pihak asing, sementara rakyat Indonesia hanya menjadi kuli di tambang-tambang itu, dan ketika ada kecelakaan atau pencemaran lingkungan, pemerintah tidak pernah menindak tegas perusahaan asing itu, karena mereka adalah penyumbang dana kampanye dan penyedia lapangan kerja yang diklaim oleh Jokowi sebagai "investasi nasional". Data dari Global Witness pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Cina menguasai lebih dari 60 persen dari total produksi nikel di Indonesia, dan mereka membayar royalti yang sangat rendah, yaitu sekitar 5 persen dari nilai ekspor, sementara negara-negara lain seperti Filipina dan Chili mengenakan royalti hingga 20 persen, yang berarti bahwa Indonesia sedang menjual kekayaan alamnya dengan harga yang sangat murah, dan uangnya tidak pernah kembali ke rakyat, tetapi masuk ke kantong-kantong para pengusaha Cina dan para jenderal yang menjadi mitra mereka di dalam negeri, dan Jokowi, yang selalu berbicara tentang "hilirisasi" dan "nilai tambah", sebenarnya hanya sedang memindahkan lokasi penambangan dari bawah tanah ke atas kertas, tetapi hasilnya tetap sama: kekayaan alam kita menjadi milik orang lain, dan kita hanya menjadi penonton yang membayar pajak.

Dan mari kita lihat juga bagaimana **Jokowi memperlakukan media**, di mana ia menggunakan relasi yang sangat erat dengan para pemilik media, seperti Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo, untuk memastikan bahwa pemberitaan tentang dirinya dan keluarganya selalu positif, sementara pemberitaan tentang kritik terhadap IKN atau proyek-proyek raksasa lainnya selalu direduksi menjadi opini-opini minor yang tidak pernah mendapat tempat di halaman utama, sebuah taktik yang sangat efektif untuk mengendalikan narasi publik, karena rakyat yang tidak memiliki akses ke sumber informasi independen hanya akan membaca berita-berita yang sudah dipoles, dan mereka akan percaya bahwa Jokowi adalah presiden yang hebat, padahal di belakang layar, ia sedang menciptakan sistem yang sama sekali baru, di mana kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu keluarga, tetapi terbagi di antara banyak keluarga yang saling bersekutu, dan mereka semua memiliki kepentingan yang sama: mengeruk uang negara, dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat elegan, sangat legal, dan sangat tidak terbantahkan, karena mereka menggunakan undang-undang yang mereka buat sendiri, dan mereka menggunakan lembaga pengawas yang mereka isi sendiri, sehingga tidak ada yang bisa menuduh mereka, dan jika ada yang menuduh, mereka akan balik menuduh dengan menggunakan UU ITE, sebuah undang-undang yang di era Jokowi juga semakin diperkuat untuk menindak siapa pun yang berani mengkritik kebijakan pemerintah.

Dan pada akhirnya, kita harus bertanya, **apa yang tersisa bagi rakyat dari semua proyek dan pembangunan ini?** Jawabannya adalah: tidak ada. Rakyat yang tinggal di Cisadane masih kebanjiran, rakyat yang bekerja di tambang masih terkena penyakit paru-paru, rakyat yang menjadi buruh kontrak masih di-PHK, dan rakyat yang bersekolah masih kekurangan buku, karena uang negara sudah habis untuk membangun istana-istana megah di IKN, dan untuk membayar bunga utang yang semakin besar, dan untuk mengisi kantong-kantong para oligarki yang tersenyum di balik kaca-kaca gedung yang mereka bangun dengan uang rakyat. Dan ketika kita melihat foto-foto Jokowi yang sedang meresmikan gedung-gedung baru, kita seharusnya tidak melihat seorang presiden, tetapi seorang aktor yang sedang memainkan peran sebagai pembangun, sedangkan di belakangnya, para kontraktor, para bankir, dan para jenderal sedang melakukan transaksi-transaksi yang tidak pernah akan kita ketahui, karena transaksi itu disembunyikan di dalam laporan keuangan yang sangat rumit, dan di dalam perjanjian-perjanjian yang sangat rahasia, sehingga kita, rakyat, hanya bisa menebak-nebak, dan menebak-nebak itu adalah satu-satunya kekuatan yang kita miliki, karena kita tidak memiliki akses ke dokumen-dokumen itu, dan kita tidak memiliki kekuasaan untuk membuka dokumen itu, karena kekuasaan itu telah diambil oleh para oligarki yang berdasi, dan kita hanya bisa menulis, dan menulis, dan menulis, dengan harapan bahwa tulisan-tulisan ini akan menjadi saksi, dan saksi akan menjadi pengadilan, dan pengadilan akan menjadi keadilan, tetapi sampai saat itu tiba, kita harus terus menulis, karena jika kita berhenti menulis, maka kita akan mati, dan jika kita mati, maka para oligarki itu akan menang, dan mereka akan terus membangun istana-istana mereka di atas tulang-tulang kita, dan tulang-tulang itu tidak akan pernah bisa berbicara, tetapi tulisan-tulisan ini bisa berbicara, dan tulisan-tulisan ini akan berbicara, dan mereka akan berbicara dengan lantang, bahwa di era Jokowi, dari Cisadane hingga IKN, yang terjadi adalah sebuah pengkhianatan yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia, sebuah pengkhianatan yang tidak kalah besar dari pengkhianatan Soeharto, hanya dengan wajah yang lebih ramah, dan dengan senyuman yang lebih sering, tetapi senyuman itu adalah topeng, dan di balik topeng itu, ada wajah yang sama, wajah yang sama yang telah memakan uang rakyat, dan wajah yang sama yang telah memakan masa depan rakyat, dan wajah yang sama yang akan terus memakan, sampai rakyat sendiri yang memutuskan untuk berhenti menjadi makanan, dan mulai menjadi pemakan, tetapi untuk menjadi pemakan, kita harus memiliki kekuatan, dan kekuatan itu tidak datang dari pemilu, tidak datang dari demo, tidak datang dari media, tetapi datang dari kesadaran, dan kesadaran itulah yang sedang saya tulis ini, dan saya berharap kesadaran ini akan menyebar, dan menyebar, dan menyebar, sampai pada titik di mana rakyat tidak lagi memilih para oligarki, tetapi memilih diri mereka sendiri, dan pada saat itu, barulah Indonesia benar-benar merdeka.