Kembalinya Sang Tuan: Prabowo dan Puncak Impunitas Bernegara

Pada bulan Oktober 2024, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan oleh para aktivis reformasi 1998 menjadi kenyataan: Prabowo Subianto, seorang mantan komandan jenderal Kopassus yang namanya tercantum dalam daftar hitam pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pria yang pada tahun 1998 ditolak masuk ke berbagai kampus oleh mahasiswa, yang namanya diteriakkan sebagai simbol kediktatoran dan kekerasan militer, kini mengangkat sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertepuk tangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jawabannya tidak bisa dicari hanya dalam peristiwa-peristiwa politik lima tahun terakhir. Kembalinya Prabowo adalah kulminasi logis dari tiga dekade kegagalan Reformasi, dari seluruh bangunan impunitas yang disusun secara sengaja oleh setiap rezim, dan dari kerja sistematis untuk mencuci dosa-dosa sejarah yang seharusnya menjadi bukti permanen di pengadilan pidana internasional.

Rekam jejak Prabowo bukanlah rumor, bukan pula fitnah politik. Komnas HAM, dalam laporan penyelidikan yang dilakukan pada tahun 2006 dan diperkuat berkali-kali, menyatakan bahwa Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan kemudian Panglima Kostrad, memiliki tanggung jawab komando dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap sedikitnya 13 aktivis pro-demokrasi antara tahun 1997 dan 1998. Dari jumlah itu, sembilan orang dinyatakan hilang hingga hari ini, mayat mereka tidak pernah ditemukan, keluarga mereka tidak pernah mendapat keadilan. Para penyintas yang selamat, seperti Andi Arief, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria, telah memberikan kesaksian langsung yang mendetail tentang penyiksaan yang mereka alami di bawah kendali Tim Mawar, satuan elite Kopassus di bawah komando langsung Prabowo. Kesaksian mereka didukung oleh bukti-bukti forensik, catatan militer internal, dan saksi-saksi di lingkungan TNI yang berani bicara. Tidak ada ruang untuk keraguan yang jujur: Prabowo adalah pelaku utama dalam salah satu episode paling gelap dari sejarah Indonesia modern.

Lebih dari itu, dugaan tanggung jawab Prabowo meluas ke panggung internasional. Di Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste, namanya terkait dengan operasi-operasi militer yang dilakukan pada masa pendudukan, termasuk pembantaian dan penggunaan kekerasan sistematis terhadap warga sipil yang didokumentasikan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste. Di Papua, satuan-satuan di bawah komandonya selama bertugas di Kopassus juga dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, termasuk dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma pada tahun 1996 yang menewaskan banyak warga sipil dan berakhir dengan serangkaian aksi balasan yang brutal. Satu per satu, benang merahnya jelas: di mana Prabowo ditempatkan, di situ kekerasan negara mencapai intensitas yang paling buas. Ia bukan prajurit biasa; ia adalah arsitek dan pelaksana utama doktrin represi yang menjadikan penduduk sipil sebagai musuh.

Ketika Reformasi meletus pada Mei 1998, Prabowo adalah salah satu figur yang paling dibenci oleh gerakan mahasiswa. Tuntutan untuk menyeretnya ke pengadilan adalah bagian dari agenda reformasi yang tak terpisahkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh TNI di bawah tekanan publik hanya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari dinas militer, tanpa proses pidana. Tidak ada pengadilan, tidak ada penjara. Prabowo meninggalkan Indonesia sebentar ke Yordania, menata kembali jaringan bisnis dan politiknya, dan kemudian—dengan kelicikan seorang predator politik—kembali masuk ke panggung dengan membentuk Partai Gerindra. Langkah ini adalah contoh pertama dan paling sempurna dari pencucian sejarah melalui demokrasi prosedural: seorang pelaku kejahatan kemanusiaan mendirikan partai politik, ikut pemilu, dan dianggap setara dengan peserta lain. Demokrasi Indonesia, yang dibangun di atas kuburan para aktivis yang ia culik, memberikan panggung yang sah bagi sang penculik untuk berkampanye dan menuntut kekuasaan.

Langkah berikutnya adalah penjinakan bertahap oleh sistem. Pada pemilu 2009, Gerindra meraih kursi di parlemen, dan Prabowo mulai merangkul berbagai elemen, termasuk kalangan Islam konservatif, pengusaha besar, dan para mantan jenderal yang masih setia. Ia membangun citra sebagai negarawan, berpidato tentang kedaulatan dan kemandirian, seakan-akan ia bukan bagian dari mesin yang dulu menjual Indonesia kepada modal asing. Pada pemilu 2014 dan 2019, ia kalah dari Joko Widodo, tetapi di sinilah titik balik paling fatal terjadi. Jokowi, yang seharusnya menjadi antitesis dari segala yang direpresentasikan Prabowo—seorang sipil, dari rakyat kecil, tanpa darah di tangannya—justru memilih untuk merangkulnya. Pada 2019, Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Publik dicekoki narasi "rekonsiliasi" dan "persatuan nasional." Para korban penculikan yang masih hidup dipaksa menelan ludah, menyaksikan penyiksa mereka duduk di kabinet, mengelola anggaran triliunan rupiah, dan menerima penghormatan kenegaraan. Rekonsiliasi tanpa keadilan adalah pengkhianatan, dan Jokowi adalah presiden yang meresmikan pengkhianatan itu dalam bentuk yang paling resmi dan paling pahit.

Masa jabatan sebagai Menteri Pertahanan adalah laboratorium bagi impunitas Prabowo. Ia mengendalikan anggaran kementerian yang paling tidak transparan dan paling rawan penyalahgunaan. Di bawah komandonya, belanja alutsista melonjak, kontrak-kontrak besar ditandatangani dengan negara-negara asing, dan proyek-proyek strategis seperti food estate—yang secara konyol diberikan kepadanya untuk dikelola—menjadi bancakan baru bagi korporasi dan elite militer. Food estate di Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan gagal total secara teknis, tetapi sukses sebagai mekanisme penyaluran dana negara ke kantong-kantong tertentu. Lahan gambut yang dibuka melepaskan karbon raksasa, petani lokal digusur, dan hasil panen tidak pernah mencapai angka yang dijanjikan. Namun, tidak ada audit yang menjeratnya. Tidak ada parlemen yang berani memanggilnya dengan nada tinggi. Ia terlalu kuat untuk disentuh. Ia sudah setengah jalan menuju takhta.

Dan kemudian datanglah 2024. Dengan dukungan penuh dari Jokowi, yang putranya Gibran Rakabuming Raka justru menjadi wakil presiden mendampinginya, Prabowo memenangkan pemilu dalam sebuah kontestasi yang diwarnai oleh mobilisasi aparat negara, politisasi bantuan sosial, dan pembungkaman kritik yang sistematis. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan seorang mantan jenderal dengan masa lalu kelam. Ia adalah kemenangan dari seluruh desain Republik Rampok. Seluruh mekanisme yang dibangun sejak 1965—militerisasi, oligarki, impunitas, pembodohan massal melalui media, dan hukum yang melindungi perampok—telah mencapai puncaknya. Sang Tuan telah kembali, dan kali ini ia tidak lagi bersembunyi di balik layar.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah pendobrakan total dari setiap batasan yang tersisa. Kabinet Prabowo adalah parade militer dan oligarki. Perwira tinggi aktif dan purnawirawan menduduki posisi-posisi sipil kunci, dari kementerian hingga badan usaha milik negara. Doktrin dwifungsi yang secara formal dihapuskan pada era Reformasi kini dihidupkan kembali tanpa malu-malu, bahkan lebih vulgar daripada di era Soeharto. Jenderal-jenderal yang pada era Reformasi harus melepas jabatan sipil kini kembali menjadi menteri, gubernur, dan direktur utama BUMN dengan seragam yang mungkin tidak lagi mereka kenakan secara fisik, tetapi masih melekat di setiap tindakan mereka. Militer kembali menjadi pengelola negara, dan dengan itu, kembali menjadi pengelola rampasan.

Anggaran pertahanan melonjak ke angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalih "ancaman geopolitik" dan "kedaulatan negara" digunakan untuk membeli jet tempur, kapal perang, dan sistem persenjataan canggih dari luar negeri. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat berjuang melawan kelaparan, malnutrisi, dan biaya hidup yang melambung. Program makan gratis yang menjadi andalan kampanye Prabowo, yang oleh para pendukungnya disebut sebagai bukti keberpihakannya pada rakyat kecil, adalah selubung sempurna bagi sistem korupsi yang baru. Anggarannya fantastis, pengelolaannya tidak transparan, dan pasokan bahan bakunya dipastikan akan menjadi bancakan bagi korporasi-korporasi yang terhubung dengan lingkar kekuasaan. Program ini adalah candu fiskal: membius rakyat dengan pangan murah sambil mengunci mereka dalam ketergantungan, sementara elite terus berpesta di atas pundi-pundi yang dikuras dari APBN.

Yang paling mengerikan dari semua ini adalah respons publik. Setelah puluhan tahun dibombardir oleh propaganda televisi, media sosial yang dikendalikan buzzer, dan pendidikan sejarah yang dimandulkan, sebagian besar rakyat Indonesia menyambut Prabowo dengan antusiasme yang sama seperti mereka menyambut Jokowi sepuluh tahun sebelumnya. Mereka melihat seorang "Bapak" yang lucu, yang menari gemoy di panggung, yang berbicara dengan nada melankolis tentang cinta tanah air. Mereka lupa, atau tidak pernah tahu, tentang para aktivis yang disekap di ruang bawah tanah, tentang mayat-mayat yang dibuang ke jurang, tentang ibu-ibu yang hingga kini masih menunggu anak-anak mereka pulang. Ketika ingatan kolektif telah dimusnahkan, monster bisa berjalan dengan bebas di siang bolong dan diteriaki "Bapak Presiden" oleh anak-anak yang polos. Inilah keberhasilan terbesar dari proyek impunitas: ia tidak hanya membebaskan penjahat dari jerat hukum, tetapi juga membersihkan dosa-dosa mereka dari ingatan publik.

Di bawah Prabowo, negara ini bukan lagi sekadar republik yang dirampok. Ia telah bertransformasi menjadi republik perampok yang mengejawantah dalam wujud paling murni. Semua pilar yang dibangun sejak 1965—pembantaian, militerisme, oligarki, utang, perampasan tanah, pembungkaman, dan penghancuran ingatan—kini bersatu dalam satu figur yang duduk di puncak piramida. Prabowo adalah produk dari sistem, dan pada saat yang sama, ia adalah penyempurna sistem itu. Ketika para pelaku kejahatan kemanusiaan tidak diadili, mereka tidak akan diam dan bersembunyi. Mereka akan menunggu, menyusun kekuatan, dan kembali untuk mengambil seluruh yang diinginkan. Dan mereka telah berhasil, karena rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memaafkan tanpa syarat, untuk tunduk tanpa bertanya, dan untuk percaya bahwa keadilan adalah kemewahan yang boleh dikorbankan demi stabilitas.

Namun, narasi ini tidak boleh berakhir dengan keputusasaan. Di seluruh pelosok negeri ini, di warung-warung kopi, di ruang-ruang diskusi bawah tanah, di akun-akun media sosial yang belum dibungkam, perlawanan masih menyala. Nama-nama para korban masih disebut, arsip-arsip masih disimpan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ibu yang kehilangan anak-anak mereka pada tahun 1998 masih menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah diberikan oleh istana. Kembalinya Sang Tuan adalah bukti dari kegagalan kita sebagai bangsa untuk menuntaskan reformasi. Tetapi kegagalan bukanlah akhir. Selama ada yang mengingat, selama ada yang berani menulis dan bersuara, impunitas ini tidak akan pernah menjadi absolut. Buku ini adalah bagian dari suara itu, sebuah kesaksian bahwa ketika para perampok berpesta, masih ada yang mencatat nama-nama mereka, dosa-dosa mereka, dan harga yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Sebab Republik Rampok ini tidak akan runtuh oleh serangan dari luar; ia hanya bisa dihentikan oleh rakyatnya sendiri, yang suatu hari nanti, semoga sebelum terlambat, akan bangkit dari tidur panjang yang diinduksi oleh propaganda dan ketakutan.