SEJARAH BANGSA INI !!!

Pembantaian 1965–1966 sebagai Pondasi Republik Republik ini tidak pernah lahir dari rahim revolusi yang tuntas. Ia adalah hasil kompromi elite di meja perundingan, yang sejak awal memilih mempertahankan struktur kuasa kolonial dan feodal, hanya mengganti tuannya dari kulit putih ke kulit sawo matang. Namun, jika kita harus menunjuk secara spesifik kapan negara ini berubah secara definitif menjadi mesin perampokan sistematis, maka jawabannya tidak bisa lain: pembantaian massal 1965–1966. Di atas tulang-belulang sekitar setengah juta hingga satu juta jiwa—sebagaimana diestimasi oleh sejarawan Robert Cribb, laporan CIA yang telah dideklasifikasi, dan investigasi Komnas HAM—berdirilah sebuah rezim yang bukan sekadar otoriter, melainkan sebuah tata negara yang secara sadar mendesain rakyat sebagai objek penghisapan abadi.

Pembunuhan massal itu bukan ledakan amuk massa yang spontan, bukan pula pertikaian horizontal yang dipicu konflik ideologis murni. Ia adalah operasi militer yang sistematis, terorganisir, dan terarah. Dokumen-dokumen internal militer yang bocor ke publik, kesaksian para pelaku yang diwawancarai oleh peneliti asing maupun dalam negeri, serta penelitian mendalam Geoffrey Robinson dalam *The Killing Season* menegaskan bahwa TNI-AD, khususnya Kostrad dan RPKAD yang kini bernama Kopassus, adalah aktor utama yang mengorganisir, mempersenjatai, dan mengarahkan milisi-milisi sipil untuk menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi siapa pun yang dituduh terkait PKI. Target mereka bukan hanya anggota partai, melainkan juga petani tak bertanah, buruh perkebunan, seniman, intelektual, guru, dan para pemimpin organisasi rakyat yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi elite pemilik tanah besar dan pemodal asing. Di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Selatan, sungai-sungai dipenuhi mayat, kampung-kampung disulap menjadi kuburan massal yang hingga hari ini tidak diakui oleh negara, dan ketakutan dijadikan pupuk bagi kepatuhan total.

Pembantaian ini tidak bisa dipisahkan dari motif ekonomi. Para analis seperti Ben Anderson dan Benedicta Herlina telah mendokumentasikan secara rinci bahwa setelah gelombang pembunuhan, terjadi perampasan tanah massal. Tanah-tanah milik petani dan organisasi tani yang dituduh komunis diambil alih oleh perwira militer, pejabat pemerintah daerah, dan para pengusaha yang baru muncul dari rahim kekuasaan. Inilah titik awal konsentrasi penguasaan lahan oleh segelintir elite, yang kelak menjadi fondasi oligarki agraris dan ekstraktif yang bertahan hingga detik ini. Perusahaan-perusahaan asing yang sebelumnya terancam dinasionalisasi di bawah kebijakan Sukarno yang kiri justru diselamatkan dan dilindungi oleh rezim baru. Republik ini, dengan darah rakyatnya sendiri, dibersihkan dari hambatan-hambatan ideologis bagi masuknya kapitalisme global yang paling rakus. Pembantaian adalah operasi pembersihan politik yang sekaligus berfungsi sebagai pembuka jalan bagi akumulasi kapital primitif yang brutal.

Di atas fondasi darah itu, Soeharto segera membangun kerangka hukum yang represif. TAP MPRS No. XXV/1966 melarang penyebaran ajaran komunisme, tetapi dalam praktiknya menjadi senjata pamungkas untuk membungkam setiap kritik, setiap oposisi, setiap upaya rakyat menuntut haknya. Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, diberi kekuasaan tanpa batas untuk menangkap tanpa surat, menahan tanpa proses pengadilan, dan menghilangkan tanpa jejak. Menyusul kemudian UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memaksa semua organisasi rakyat tunduk pada doktrin tunggal Pancasila versi rezim—sebuah Pancasila yang telah dikosongkan dari ruh kerakyatan dan diisi dengan roh ketundukan. Negara merancang sendiri perangkat hukum yang fungsinya bukan melindungi warga, melainkan memudahkan ekstraksi kekayaan alam dan tenaga rakyat, sambil menutup rapat-rapat setiap celah bagi perlawanan.

Dari sinilah lahir budaya impunitas yang menjadi fondasi moral seluruh rezim berikutnya. Tidak satu pun pelaku pembantaian massal diadili. Tidak satu pun jenderal yang memerintahkan penangkapan dan pembunuhan dihukum. Komnas HAM, dalam laporan penyelidikan tahun 2012 yang disusun dengan metodologi ketat, menyebut peristiwa ini sebagai *gross violations of human rights*, pelanggaran HAM berat yang seharusnya menjadi dasar pengadilan. Namun rekomendasi itu menguap begitu saja, ditelan oleh mesin politik yang dimiliki oleh para pelaku dan pewaris kekuasaan mereka. Ketika pembunuh dirayakan sebagai pahlawan, ketika nama-nama mereka diabadikan di monumen dan jalan, maka merampok, menindas, dan menghilangkan nyawa manusia bukan lagi kejahatan. Ia menjadi hak prerogatif kekuasaan, sesuatu yang diturunkan dari satu rezim ke rezim berikutnya sebagai warisan tak tertulis.

Peran asing dalam tragedi ini juga merupakan fakta yang tidak boleh disembunyikan. Dokumen-dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi, termasuk telegram Kedutaan Besar AS di Jakarta dan laporan analisis CIA, menunjukkan bahwa Washington tidak hanya mengetahui rencana pembantaian ini, tetapi secara aktif mendukungnya. Mereka menyediakan daftar nama kader PKI yang harus diburu, memberikan dukungan logistik dan komunikasi, dan terus-menerus mendorong militer Indonesia untuk menuntaskan operasi pembersihan. Fakta ini membongkar mitos bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat penuh atas nasibnya sendiri. Sejak awal, republik ini adalah proyek geopolitik, didesain untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia—minyak, mineral, hutan, dan tenaga kerja murah—tetap berada dalam orbit kapitalisme global yang dikendalikan oleh negara-negara Barat. Elite domestik hanyalah pengelola lokal, mandor yang diberi jatah dari hasil rampasan.

Yang terjadi pada 1965–1966 bukanlah penyimpangan dari jalur sejarah yang seharusnya. Ia adalah desain dasar, cetak biru yang disusun dengan sengaja. Desain ini menciptakan tiga pilar struktur negara yang bertahan hingga hari ini: militerisasi kekuasaan sipil, oligarki ekonomi yang lahir dari rampasan dan konsesi, serta sistem hukum yang melindungi para perampok sambil mengkriminalisasi rakyat. Tiga pilar inilah yang menjadi mesin abadi Republik Rampok. Ia hanya berubah kulit dari Soeharto ke Habibie, dari Gus Dur ke Megawati, dari SBY ke Jokowi, dan kini ke Prabowo Subianto. Ketika kita menyaksikan perwira militer aktif dan purnawirawan kembali menduduki jabatan sipil strategis, ketika perusahaan tambang milik kroni era Soeharto masih menjadi penguasa lahan dan hutan di seluruh kepulauan, ketika aktivis lingkungan dan petani penggarap diintimidasi menggunakan UU ITE atau pasal-pasal makar warisan kolonial, kita tidak sedang menyaksikan fenomena baru. Kita hanya menyaksikan mekanisme yang sama persis dengan yang didesain pada tahun 1965–1966. Bedanya, wajah-wajah yang tersenyum di televisi dan media sosial kini lebih mahir dalam membius, lebih canggih dalam menyamarkan perampokan di balik jargon “pembangunan” dan “kemajuan”.

---