**6. SBY dan Drama Antikorupsi: Menangkap Ikan Teri, Memelihara Hiu**

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pada tahun 2004 melalui pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia, ia datang dengan membawa citra sebagai antitesis dari segala yang lama. Seorang jenderal pensiunan yang berbicara lembut, mengutip puisi, dan berjanji memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Reformasi yang telah berjalan enam tahun saat itu masih menyisakan luka menganga, dan rakyat menaruh harapan besar bahwa SBY akan menjadi pemimpin yang menuntaskan pekerjaan rumah terbesar bangsa ini: menghancurkan budaya impunitas dan mengembalikan uang negara yang dirampok. Harapan itu bukan tanpa dasar. Di awal pemerintahannya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk mulai menunjukkan taringnya, dan SBY memberikan dukungan verbal yang kuat. Namun, sepuluh tahun kemudian, ketika ia turun dari takhta, yang tersisa hanyalah ironi pahit: era SBY adalah era di mana pemberantasan korupsi dijadikan panggung sandiwara paling megah dalam sejarah republik ini, sementara di balik layar, hiu-hiu pemangsa uang negara justru dipelihara, digemukkan, dan dilindungi dengan segenap kekuasaan.

Drama ini dimulai dengan pembentukan KPK pada tahun 2002, warisan dari era Megawati yang mulai dioperasionalkan secara serius di bawah SBY. Pada awalnya, KPK memang membuat gebrakan. Para koruptor kelas kakap yang sebelumnya tidak tersentuh mulai dijemput paksa. Kasus suap anggota KPU, suap hakim, dan yang paling fenomenal adalah penangkapan sejumlah gubernur, bupati, dan anggota DPR. Namun, jika kita mengamati pola yang berkembang, segera terlihat bahwa sasaran KPK sebagian besar adalah aktor-aktor dari partai oposisi atau pejabat daerah yang tidak memiliki perlindungan politik kuat di lingkar dalam kekuasaan. Sementara itu, kader-kader utama Partai Demokrat—partai yang didirikan SBY sebagai kendaraan politiknya—dan para menteri yang duduk di kabinet, nyaris tidak tersentuh. Ketika KPK mulai mendekati lingkar kekuasaan yang lebih inti, perlawanan dari istana dan parlemen langsung terasa.

Kasus Bank Century adalah ilustrasi paling sempurna dari cara SBY memelihara hiu. Pada November 2008, Bank Century—sebuah bank kecil yang secara sistemik tidak signifikan—dinyatakan gagal dan diselamatkan dengan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun, jumlah yang membengkak lebih dari sepuluh kali lipat dari estimasi awal. Keputusan ini diambil dalam rapat malam yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, dengan persetujuan SBY. Belakangan, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan menemukan berbagai kejanggalan dan indikasi tindak pidana dalam pemberian dana talangan tersebut. Uang negara sebesar itu mengalir ke mana-mana, sebagian digunakan untuk menyelamatkan deposan besar yang diduga terkait dengan elite politik, dan sisanya lenyap begitu saja. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? DPR yang dipimpin oleh partai-partai pendukung pemerintah, terutama Demokrat, menggulirkan proses politik yang aneh: mereka memutuskan bahwa kebijakan itu “cacat hukum” tetapi tidak merekomendasikan proses pidana. Boediono kemudian menjadi Wakil Presiden mendampingi SBY periode kedua. Sri Mulyani diungsikan ke Bank Dunia sebelum akhirnya kembali di era Jokowi. Tidak ada satu pun pejabat yang dihukum. Uang rakyat sebesar Rp6,7 triliun raib, dan negara hanya mengangkat bahu.

Bersamaan dengan itu, kasus-kasus lain yang melibatkan elite Partai Demokrat bermunculan. Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, tertangkap basah mengelola korupsi berjamaah dalam proyek Wisma Atlet SEA Games dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Dalam persidangan, Nazaruddin membongkar bagaimana aliran dana haram itu mengalir ke kantong sejumlah petinggi partai, termasuk Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum. Anas sendiri kemudian divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek Hambalang, sebuah proyek sarang tikus yang menelan kerugian negara lebih dari Rp700 miliar. Angelina Sondakh, mantan Putri Indonesia yang menjadi anggota DPR dari Demokrat, juga masuk penjara karena kasus suap. Namun, keadilan berhenti di situ. Nama-nama lain yang disebut dalam persidangan, termasuk mereka yang berada di lingkar terdekat SBY dan keluarganya, tidak pernah diperiksa secara serius. SBY sendiri berkali-kali membantah keterlibatannya dengan pernyataan yang kini menjadi legenda di kalangan aktivis: “Saya tidak tahu.” Seorang presiden yang memerintah selama sepuluh tahun mengaku tidak tahu tentang korupsi besar-besaran di partainya sendiri, di pemerintahan yang ia pimpin, di proyek-proyek yang disetujui oleh kabinetnya.

Sementara itu, mafia pajak menjadi babak lain dari drama ini. Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak golongan IIIA dengan gaji resmi di bawah Rp10 juta per bulan, memiliki rekening dengan saldo mencapai puluhan miliar rupiah, rumah mewah, dan kemampuan untuk bepergian ke luar negeri sambil membayar aparat untuk mengeluarkannya dari tahanan. Kasus Gayus membongkar bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menjadi sarang mafia yang menguras penerimaan negara dalam jumlah yang tak terbayangkan. Namun, proses hukumnya kembali berjalan lambat, penuh obstruksi, dan hanya menyentuh lapisan permukaan. Jaringan mafia pajak yang sesungguhnya, yang melibatkan pengusaha kakap dan pejabat tinggi, tetap aman dalam kegelapan.

Pola ini berulang pada kasus-kasus korupsi besar lainnya. Korupsi pengadaan alat kesehatan dalam penanganan flu burung, korupsi Al-Quran, korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan perwira tinggi hingga ke level jenderal, semuanya ditangani secara parsial. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan penerima manfaat utama tetap berkeliaran bebas. Data Indonesia Corruption Watch selama era SBY menunjukkan bahwa korupsi justru semakin masif, dengan modus yang semakin canggih dan melibatkan aktor-aktor yang semakin tinggi jabatannya. Yang berubah bukanlah volume korupsi, melainkan kemampuan rezim untuk mengemas pencitraan antikorupsi.

Kunci untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi terletak pada struktur politik yang dibangun SBY. Ia memerintah dengan koalisi gemuk yang merangkul hampir semua partai besar, termasuk Golkar, partai warisan Soeharto yang masih dipenuhi oleh para oligarki Orde Baru. Koalisi ini dibangun bukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik yang bisa mengancam posisi presiden. Imbalannya adalah pembagian kekuasaan dalam bentuk jabatan menteri, ketua komisi di DPR, dan—yang paling menguntungkan—akses tak terbatas pada anggaran negara. Dalam struktur semacam ini, pemberantasan korupsi adalah ancaman eksistensial. Jika KPK benar-benar bekerja secara independen dan menyeluruh, maka separuh dari kabinet dan parlemen akan berakhir di penjara. Karena itulah KPK harus dikendalikan, ditekan, dan jika perlu, dilemahkan.

Upaya pelemahan itu tidak dilakukan secara vulgar, melainkan melalui cara-cara birokratis dan politik yang halus. Anggaran KPK dipersulit, proses seleksi pimpinan diintervensi, dan yang paling berbahaya adalah politisasi kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Kepolisian dan Kejaksaan Agung, dua institusi yang seharusnya menjadi mitra KPK, justru sering kali menjadi pesaing dan bahkan musuh. Polisi menangkap pimpinan KPK nonaktif, Antasari Azhar, dalam kasus pembunuhan yang kontroversial dan diwarnai kejanggalan. Kemudian muncul kasus Bibit-Chandra, dua pimpinan KPK yang dikriminalisasi dengan tuduhan palsu oleh oknum kepolisian dan kejaksaan yang diduga terkait dengan kasus korupsi besar yang sedang ditangani KPK. SBY, dengan gayanya yang khas, membentuk “Tim 8” untuk menyelesaikan masalah ini, sebuah solusi ad hoc yang tidak menyelesaikan akar konflik antar-lembaga, melainkan hanya meredam gejolak publik sementara. Sepanjang era SBY, KPK memang menangkap banyak koruptor, tetapi ia tidak pernah benar-benar bisa menyentuh pusat kekuasaan. Ia seperti anjing penjaga yang diizinkan menggonggong dan menggigit, tetapi hanya pada orang-orang yang memang sudah diizinkan untuk digigit.

Di balik layar drama antikorupsi ini, oligarki ekonomi terus mengonsolidasikan kekuasaannya. Konglomerat yang lahir dan besar di era Soeharto tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin mendominasi perekonomian nasional. Sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur tetap dikuasai oleh segelintir nama yang sama. Aburizal Bakrie, yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di era SBY, adalah simbol dari fenomena ini. Bisnis keluarganya terus berkembang, termasuk di sektor tambang dan properti, sementara kasus lumpur Lapindo yang menenggelamkan seluruh desa dan mengungsi lebih dari 40.000 orang tidak pernah benar-benar diselesaikan dengan keadilan. Korban terus menunggu ganti rugi yang tidak kunjung tuntas, sementara Bakrie dan keluarganya tetap menjadi bagian dari elite politik dan ekonomi yang dihormati. Kasus Lapindo adalah contoh telanjang bagaimana keadilan dikorbankan demi melindungi kepentingan oligarki, dan SBY—yang berpidato tentang penderitaan rakyat di depan kamera—tidak memiliki kemauan politik untuk memaksa Bakrie bertanggung jawab penuh.

Pada akhir masa jabatannya, SBY meninggalkan warisan yang paradoksal. Di permukaan, Indonesia telah memiliki KPK, pengadilan tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang antikorupsi. Namun, substansi dari semua itu adalah kosong karena budaya impunitas tetap utuh. Para koruptor kelas kakap tetap aman, kekayaan hasil rampasan tetap berada di tangan mereka, dan struktur politik yang memungkinkan korupsi terjadi justru semakin mengakar. Utang luar negeri terus bertambah, ketimpangan ekonomi melebar, dan kualitas pelayanan publik stagnan. Bantuan Langsung Tunai dan program pengentasan kemiskinan lainnya dijadikan alat untuk membeli suara pada setiap pemilu, menciptakan rakyat yang bergantung pada belas kasihan negara sementara negara terus dirampok oleh segelintir elite.

Yang paling menghancurkan dari era SBY adalah bahwa ia berhasil menormalkan kemunafikan sebagai gaya pemerintahan. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin bisa berpidato tentang integritas sambil melindungi para koruptor di lingkarannya. Ia membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bisa dijadikan alat untuk menghancurkan lawan politik dan melindungi kawan, bukan untuk menegakkan keadilan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Indonesia belajar untuk tidak lagi percaya pada kata-kata, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada kemungkinan adanya perubahan nyata. Sinisme dan apatisme politik adalah produk utama dari sepuluh tahun sandiwara ini.

Ketika SBY akhirnya lengser pada 2014, ia menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Joko Widodo, seorang figur yang dipasarkan sebagai kebalikan dari politik elite: seorang tukang kayu dari Solo, bukan jenderal, bukan konglomerat, bukan keturunan elite politik. Harapan rakyat kembali membuncah, seakan-akan kelelahan sepuluh tahun di bawah SBY bisa segera terbayar lunas. Namun, yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa struktur yang dibangun SBY—koalisi gemuk berbasis bagi-bagi kekuasaan, oligarki yang dilindungi, KPK yang dilemahkan secara halus, dan budaya impunitas yang dilestarikan—telah menjadi fondasi yang kokoh bagi rezim berikutnya. Jokowi tidak perlu menciptakan sistem baru; ia tinggal mewarisi, menyempurnakan, dan memperluasnya. Inilah yang akan kita saksikan pada bagian selanjutnya: bagaimana seorang “rakyat biasa” justru menjadi arsitek dari percepatan perampokan yang bahkan melampaui para pendahulunya, dan bagaimana ia menyiapkan panggung bagi kembalinya kekuatan paling predatoris dalam sejarah republik ini.