Okey sekarang kita akan bongkar topeng dari sandiwara kekuasaan yang disebut "demokrasi" di negeri ini, sebuah pertunjukan yang setiap lima tahun sekali digelar dengan biaya yang menguras dompet rakyat, tetapi hasilnya sama sekali tidak pernah mengubah nasib mereka yang lapar dan telanjang, karena yang kita miliki bukanlah demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang benar-benar memberikan kedaulatan kepada rakyat, melainkan sekadar **demokrasi prosedural**, sebuah teater raksasa di mana para aktor utamanya adalah para mafia yang mengenakan jas rapi dan dasi mahal, tersenyum lebar di layar televisi, mengucapkan janji-janji yang tidak pernah ditepati, dan kemudian memenangkan kursi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan yang telah mereka kendalikan sedemikian rupa, sehingga tidak ada bedanya dengan pemilihan tukang becak di pasar yang sudah disetel suara-suara palsunya, hanya saja dengan skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih mahal, karena setiap kali pemilu digelar, negara harus mengeluarkan dana yang sangat mengerikan. Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 2024, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 25 triliun—angka resmi yang diumumkan secara terbuka, tetapi jika ditambah dengan anggaran dari APBD untuk pengamanan, logistik, dan honorarium petugas, angka sesungguhnya bisa mencapai Rp 40 triliun, sebuah jumlah yang jika digunakan untuk membangun 10.000 sekolah atau membeli 500.000 ton beras untuk rakyat miskin, mungkin sudah bisa menghidupkan kembali perut-perut yang keroncongan di pelosok negeri, tetapi uang itu justru dihabiskan untuk mencetak surat suara yang kemudian menjadi sampah, membeli bilik suara yang kemudian berkarat, dan membayar puluhan ribu petugas yang bekerja siang-malam hanya untuk menghitung suara yang hasilnya sudah bisa diprediksi jauh hari, karena pemenangnya sudah ditentukan oleh koalisi-koalisi yang dibentuk jauh sebelum hari pencoblosan, bukan oleh kehendak rakyat, melainkan oleh perjanjian-perjanjian gelap di ruang-ruang hotel berbintang, di mana para ketua partai dan para penyandang dana duduk bersama, membagi-bagi kursi menteri dan proyek-proyek strategis, dan kemudian mereka baru berbicara di depan publik, seolah-olah mereka sedang berkompetisi secara jujur, padahal mereka hanya sedang menjalankan naskah yang telah mereka tulis bersama.

Dan jangan pernah kita lupakan bahwa biaya politik yang fantastis itu tidak berasal dari kantong para calon sendiri, melainkan dari para penyandang dana yang diam-diam telah menginvestasikan uang mereka untuk membeli akses, membeli kebijakan, dan membeli masa depan Indonesia. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa setidaknya 70 persen dari dana kampanye pilpres 2024 berasal dari donatur korporasi yang juga memiliki kepentingan bisnis di sektor tambang, perkebunan, dan infrastruktur, dan para donatur itu, setelah calon yang mereka biayai menang, akan mendapatkan imbalan berupa perizinan yang dipercepat, kontrak-kontrak raksasa tanpa lelang, dan perlindungan dari penegakan hukum atas praktik-praktik korupsi mereka, sehingga pada akhirnya, yang terjadi adalah sebuah siklus setan di mana uang korporasi membeli kekuasaan, dan kekuasaan kemudian mengembalikan uang itu dengan bunga yang berlipat-lipat, sementara rakyat yang menjadi sumber dari semua uang itu—karena pajak dan keuntungan BUMN—hanya menjadi penonton yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka melihat para mafia itu memasuki istana dengan senyuman yang makin lebar, sementara perut mereka makin kosong, dan ini bukan sekadar teori konspirasi, karena setiap orang yang sedikit melek politik bisa melihat bahwa setelah pilpres 2019, kontrak-kontrak untuk pembangunan IKN diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi donatur utama kampanye Jokowi, dan setelah pilpres 2024, izin-izin untuk tambang nikel dan batubara diberikan dengan sangat cepat kepada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan tim sukses Prabowo, sebuah bukti yang sangat jelas bahwa pemilu hanyalah mekanisme untuk membagikan kue kekuasaan kepada para pendukung yang sudah membayar, bukan untuk memilih pemimpin yang paling baik bagi rakyat.

Dan yang membuat demokrasi prosedural ini semakin menjijikkan adalah bahwa **hak pilih rakyat** yang katanya menjadi pilar utama dari demokrasi, sebenarnya telah direduksi menjadi sebuah ritual kosong yang tidak memiliki daya ubah, karena meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih, pilihan mereka sudah sangat dibatasi oleh sistem yang dirancang oleh para mafia itu sendiri, seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang mencapai 4 persen, yang membuat partai-partai kecil tidak bisa masuk ke parlemen, sehingga suara dari ribuan pemilih yang memilih partai kecil menjadi suara yang hangus dan tidak memiliki representasi, sebuah pembunuhan terhadap kehendak rakyat yang dilakukan secara legal, karena undang-undang itu sendiri yang dibuat oleh parlemen yang sudah didominasi oleh partai-partai besar, yang jelas-jelas akan menguntungkan mereka sendiri, dan mereka kemudian menggunakan retorika "stabilitas" dan "efektivitas" untuk membenarkan sistem ini, padahal yang mereka inginkan hanyalah mempertahankan kartel kekuasaan yang sudah mereka bentuk, agar tidak ada kekuatan baru yang bisa mengganggu pembagian kue yang sudah mereka sepakati. Data dari Perludem pada tahun 2024 menunjukkan bahwa suara hangus akibat parliamentary threshold mencapai 12 juta suara, yang berarti lebih dari 12 juta rakyat yang telah datang ke bilik suara, mengantre berjam-jam, dan menggunakan hak pilihnya dengan susah payah, pada akhirnya suara mereka tidak dihitung dan tidak memiliki arti, sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi yang sangat terang-terangan, tetapi tidak ada yang bisa menggugat, karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menjadi bagian dari kartel itu, dan ketika ada gugatan tentang ambang batas parlemen, mereka selalu menolaknya dengan alasan yang sama: bahwa ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas, sebuah argumen yang sangat munafik, karena stabilitas yang mereka jaga adalah stabilitas bagi para mafia, bukan stabilitas bagi rakyat yang terus miskin karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kartel yang sama.

Dan kita juga harus menyoroti bahwa **partisipasi pemilih** yang selama ini dirayakan sebagai keberhasilan demokrasi, sebenarnya sedang mengalami penurunan yang signifikan, karena rakyat semakin menyadari bahwa pemilu hanyalah sebuah permainan yang tidak akan mengubah hidup mereka. Menurut data KPU, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hanya mencapai 78 persen, turun dari 81 persen pada tahun 2019, dan jika kita melihat pemilih muda, jumlahnya turun lebih drastis, dengan mayoritas dari mereka mengaku tidak percaya bahwa suara mereka akan membuat perbedaan, dan mereka lebih memilih untuk tidak memilih, atau jika mereka memilih, mereka memilih karena terpaksa, bukan karena keyakinan, sebuah fenomena yang disebut sebagai **apatisme politik** yang merupakan tanda paling jelas dari kegagalan demokrasi prosedural, karena jika rakyat tidak lagi percaya pada mekanisme pemilu, maka demokrasi itu sendiri telah kehilangan legitimasinya, dan yang tersisa hanyalah sebuah teater kosong yang dipertontonkan di media, sementara para aktor di dalamnya terus bermain-main dengan uang negara dan nasib bangsa. Dan ketika rakyat yang apatis itu kemudian melihat bahwa para politisi yang mereka pilih, atau yang tidak mereka pilih, tetap melakukan korupsi, tetap membuat kebijakan yang merugikan petani, tetap menambah utang tanpa rasa malu, dan tetap mengabaikan suara-suara protes yang dilontarkan oleh mahasiswa dan buruh, maka mereka menjadi semakin putus asa, dan keputusasaan itu adalah senjata paling ampuh bagi para mafia, karena rakyat yang putus asa adalah rakyat yang tidak akan pernah menuntut pertanggungjawaban, dan rakyat yang tidak menuntut pertanggungjawaban adalah rakyat yang paling mudah dieksploitasi, dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini: para mafia telah berhasil menciptakan sebuah sistem di mana rakyat tidak lagi berharap, dan ketika harapan hilang, maka para mafia bisa melakukan apa saja, termasuk mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau menurunkan usia calon presiden untuk mengakomodasi anak-anak mereka, semua tanpa ada perlawanan yang berarti, karena perlawanan itu sudah mati di dalam hati rakyat yang telah dibunuh oleh demokrasi prosedural.

Dan mari kita selami lebih dalam mengenai **bagaimana pemilu menjadi ladang korupsi** yang paling subur, karena setiap kali pemilu digelar, terjadi pergerakan uang yang sangat besar, yang tidak hanya berasal dari dana kampanye yang sah, tetapi juga dari praktik-praktik politik uang (money politics) yang sudah menjadi kebiasaan yang sangat lumrah di seluruh daerah. Laporan dari ICW pada tahun 2024 mencatat bahwa setidaknya terdapat 500 kasus politik uang yang dilaporkan selama masa kampanye, tetapi yang berhasil diproses hanya 10 persen, dan yang akhirnya diputus di pengadilan hanya 2 persen, karena para pelakunya adalah anggota partai yang memiliki koneksi dengan penegak hukum, dan mereka dengan mudah membeli kesaksian atau mempengaruhi jaksa, sehingga praktik politik uang ini menjadi semacam biaya operasional yang sangat wajar dalam setiap kontestasi, di mana setiap calon legislatif harus mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli suara di tingkat desa, dan calon presiden mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membayar tim sukses, untuk memasang baliho, dan untuk mengadakan konser-konser yang tidak ada hubungannya dengan program kerja, tetapi hanya berfungsi sebagai hiburan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari isu-isu nyata seperti harga pangan dan upah buruh. Dan uang yang dikeluarkan oleh para calon itu tidak pernah kembali ke rakyat, karena uang itu berasal dari korporasi-korporasi yang kemudian akan meminta imbalan berupa kebijakan yang menguntungkan mereka, atau berasal dari dana negara yang dikorupsi, seperti yang terjadi pada kasus korupsi dana desa yang melibatkan sejumlah kepala daerah yang menggunakan dana itu untuk membeli suara pada pemilu sebelumnya, sebuah siklus yang sangat kotor dan sangat memalukan, tetapi semua orang mengetahuinya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, karena para pelakunya sudah berada di dalam parlemen dan di dalam kabinet, dan mereka memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang yang mengatur pengawasan, sehingga pengawasan itu menjadi tidak efektif, dan korupsi pun berjalan dengan sangat mulus seolah-olah itu adalah napas dari sistem itu sendiri.

Dan ketika kita melihat hasil dari semua teater ini, hasil yang kita dapatkan adalah sebuah pemerintahan yang tidak pernah benar-benar mewakili kepentingan rakyat, tetapi hanya mewakili kepentingan segelintir orang, dan bukti yang paling nyata adalah bagaimana **kebijakan ekonomi selalu menguntungkan kelompok kaya**, sedangkan rakyat miskin hanya mendapatkan remah-remah yang disajikan dalam bentuk bantuan sosial yang tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia semakin parah, di mana 1 persen penduduk terkaya menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional, sementara 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai kurang dari 10 persen, dan angka ini tidak berubah secara signifikan sejak era Soeharto, bahkan setelah reformasi dan setelah puluhan tahun pemilu, yang berarti bahwa pemilu tidak pernah menjadi alat untuk redistribusi kekayaan, tetapi justru menjadi alat untuk memperkuat status quo, karena para mafia yang memenangkan pemilu adalah para mafia yang telah memiliki uang dan akses ke sumber daya, dan mereka tidak akan pernah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan mereka sendiri, seperti menaikkan pajak untuk orang kaya, atau membatasi konsesi tambang untuk konglomerat, atau menghentikan impor beras yang menghancurkan petani lokal, karena semua itu akan mengurangi keuntungan para donatur mereka, dan para donatur itu adalah tulang punggung dari kekuasaan mereka, sehingga kebijakan yang mereka buat selalu berpihak pada pemodal, bukan pada rakyat, dan ini adalah rahasia umum yang sudah diketahui oleh semua orang, tetapi tidak pernah diungkap secara terbuka karena media massa juga dimiliki oleh konglomerat yang sama, sehingga mereka akan menyensor setiap kritik yang terlalu tajam, dan rakyat hanya disuguhi berita-berita yang sudah dipoles, yang menampilkan para pemimpin tersenyum dan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak pernah menampilkan wajah-wajah petani yang menangis karena sawahnya gagal panen, atau buruh yang di-PHK karena pabriknya tutup, atau ibu-ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anak-anaknya karena harganya sudah melambung tinggi, sebuah kebohongan publik yang sangat terstruktur dan sangat sistematis, yang hanya bisa terjadi karena pemilu telah menjadi sekadar formalitas yang tidak lagi memiliki makna.

Dan puncak dari semua kekejian ini adalah bahwa **para mafia yang memenangkan pemilu kemudian mengubah dirinya menjadi "pahlawan demokrasi"**, dan mereka menggunakan narasi itu untuk membungkam kritik, karena jika ada yang mengkritik kebijakan mereka, mereka akan menuding bahwa kritik itu adalah bentuk dari "anti-demokrasi" atau "pengganggu stabilitas", sebuah taktik yang sangat licik dan sangat klasik, karena mereka menggunakan demokrasi itu sendiri sebagai senjata untuk membunuh demokrasi, sama seperti Soeharto yang menggunakan Pancasila untuk membenarkan kekejamannya, dan para mafia saat ini menggunakan kata "demokrasi" untuk membenarkan korupsi dan penjarahan mereka, sehingga rakyat yang tidak tahu atau yang sudah lelah menjadi bingung, dan mereka akhirnya menerima bahwa semua ini adalah bagian dari demokrasi, dan bahwa mereka harus sabar menunggu pemilu berikutnya, dan ketika pemilu berikutnya datang, janji-janji yang sama akan diulang kembali, dan kekecewaan yang sama akan terjadi lagi, dan siklus ini akan berulang tanpa henti, sampai rakyat benar-benar sadar bahwa yang mereka miliki bukanlah demokrasi, tetapi hanya sebuah teater yang dikendalikan oleh segelintir mafia yang berdasi, dan mereka tidak akan pernah berhenti mencuri, sampai rakyat sendiri yang menghentikan mereka, bukan melalui pemilu, tetapi melalui kesadaran kolektif dan perlawanan yang tidak lagi bergantung pada mekanisme yang telah mereka kendalikan, sebuah perlawanan yang mungkin membutuhkan pengorbanan yang lebih besar, tetapi tidak ada pilihan lain, karena jika kita terus terjebak dalam teater ini, maka kita akan terus menjadi korban, dan para mafia itu akan terus tertawa di atas penderitaan kita, sementara kita hanya bisa menonton dan berharap, dan harapan itu adalah harapan yang paling sia-sia, karena tidak ada yang akan berubah selama kita masih percaya bahwa pemilu bisa menyelesaikan segalanya. Jadi, mari kita akhiri ilusi ini, mari kita sebut namanya dengan jujur: demokrasi prosedural adalah topeng yang paling indah untuk menutupi wajah busuk dari oligarki, dan para mafia yang mengenakan topeng itu adalah musuh kita semua, bukan musuh dalam arti fisik, tetapi musuh dalam arti sistemik, dan melawan mereka bukanlah dengan memilih lagi, tetapi dengan tidak lagi mempercayai, dan dengan membangun kesadaran baru di luar kotak-kotak suara, karena kotak suara itu telah menjadi kuburan bagi harapan-harapan kita, dan kita tidak boleh lagi menanam harapan di kuburan yang sudah penuh dengan mayat-mayat janji, karena mayat-mayat itu tidak akan pernah bangkit kembali.