Membicarakan pandangan global terhadap Indonesia di era rezim Prabowo Subianto, yang telah berjalan sejak Oktober 2024 dan kini memasuki pertengahan 2026, adalah seperti melihat sebuah cermin retak yang memantulkan wajah bangsa yang sama-sama dipuja dan dicurigai oleh dunia. Dunia internasional, yang tadinya menyimpan secercah harapan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar demokrasi dan keseimbangan di kawasan Asia Tenggara pasca-Reformasi, kini harus mengakui bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah negara yang sedang bergerak ke arah yang tidak terduga, sebuah negeri yang secara diplomatis sangat lincah, secara ekonomi sangat menggoda, tetapi secara politik dan hak asasi manusia justru tengah menarik rem darurat yang membuat banyak pengamat di Washington, Brussels, Canberra, dan Tokyo menggelengkan kepala, karena mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana janji-janji Prabowo tentang "kemandirian pangan dan energi" yang digaungkan dalam kampanye, secara perlahan tetapi pasti, telah berubah menjadi kekhawatiran nyata akan kebijakan proteksionisme yang kian mengeras dan campur tangan militer dalam ranah sipil yang kembali mencuat dengan cara yang mengingatkan mereka pada masa-masa kelam Orde Baru, meskipun kini dikemas dalam bahasa modern tentang "efisiensi birokrasi" dan "stabilitas nasional". Dari sudut pandang ekonomi global, Indonesia di era Prabowo masih dipandang sebagai ladang emas yang menggiurkan, terutama karena kebijakan hilirisasi nikel dan mineral kritis lainnya yang dipaksakan oleh rezim ini telah berhasil menarik investasi raksasa dari China dan Korea Selatan, yang berduyun-duyun membangun smelter di Morowali dan Halmahera, tetapi para investor Barat, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, justru mulai menarik napas panjang karena mereka melihat bahwa aturan main di negeri ini sedang diubah secara sepihak dengan regulasi-regulasi yang tak terduga, seperti larangan ekspor mineral mentah yang diperluas ke komoditas baru, penguatan BUMN yang menekan ruang gerak swasta asing, dan ancaman revisi undang-undang penanaman modal yang membuat kepastian hukum menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki koneksi kuat dengan lingkaran dalam istana, sehingga dalam laporan-laporan Bank Dunia dan IMF terbaru, Indonesia disebut sebagai "high-risk, high-reward" economy, sebuah label yang sama indahnya dengan belati yang diselipkan di balik senyuman, karena di sana tersirat bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang besar, para investor harus siap menanggung risiko politik yang kini tidak lagi bisa diprediksi dengan menggunakan model-model konvensional, karena siapa pun yang mengira bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang pro-bisnis seperti pendahulunya, ternyata keliru, karena ia justru sedang membangun model ekonomi yang sangat berorientasi pada proyek-proyek mercusuar yang menguras anggaran, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus digenjot tanpa henti meskipun banyak analis asing meragukan keberlanjutannya, dan program makan siang gratis yang digadang-gadang sebagai solusi gizi tetapi di mata lembaga-lembaga donor dianggap sebagai beban fiskal yang akan mendorong defisit APBN ke angka yang mengkhawatirkan, sehingga banyak investor yang mulai mengalihkan pandangan mereka ke Vietnam atau India, karena mereka merasa bahwa Indonesia di bawah Prabowo sedang bermain dengan api tanpa alat pemadam yang memadai, dan mereka tidak ingin menjadi korban ketika api itu benar-benar membakar.

Namun, pandangan global terhadap Indonesia bukan hanya soal angka-angka ekonomi yang berdenyut, tetapi juga tentang posisi geostrategisnya yang semakin rumit, di mana dunia melihat bahwa Prabowo, dengan latar belakang sebagai mantan jenderal yang pernah diasingkan dan kemudian bangkit menjadi presiden, sedang memainkan permainan catur global yang sangat berbahaya, yaitu menggabungkan kedekatan dengan China yang mengalirkan investasi infrastruktur dan teknologi, sambil tetap menjaga saluran komunikasi dengan Amerika Serikat melalui pembelian alutsista yang menggiurkan, dan tanpa malu-malu merangkul Rusia dalam forum-forum bilateral, sebuah kebijakan yang oleh para diplomat Barat disebut sebagai "pragmatisme tanpa prinsip", karena mereka melihat bahwa Indonesia tidak lagi memiliki sikap moral yang konsisten dalam isu-isu kemanusiaan global, contoh paling nyata adalah ketika Konflik Gaza berkecamuk dan Indonesia hanya bersuara lantang di tingkat retorika tetapi enggan mengirimkan bantuan yang signifikan karena takut mengganggu hubungan dagang dengan negara-negara Timur Tengah yang juga menjadi mitra minyaknya, atau ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, di mana Prabowo dengan sangat kontroversial menawarkan diri menjadi penengah dengan rencana yang dianggap terlalu pro-Moskow oleh Amerika dan Eropa, dan meskipun rencana itu akhirnya gagal, negara-negara Barat mencatat bahwa Indonesia sedang bergeser dari posisi "bebas-aktif" yang seimbang ke arah "bebas-aktif yang cenderung oportunis", karena Prabowo lebih sering mendengarkan kepentingan dagang dan perjanjian senjata daripada mendengarkan desakan komunitas internasional tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia, sehingga dalam berbagai sidang PBB, suara Indonesia sering kali absen dalam isu-isu yang membutuhkan keberanian untuk mengecam pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, sebuah absen yang mencolok dan sangat disayangkan oleh negara-negara seperti Kanada, Belanda, dan negara-negara Skandinavia yang selama ini menjadi pendukung setia Indonesia dalam berbagai forum ekonomi, tetapi kini mulai bersikap dingin karena mereka merasa bahwa mereka telah salah menaruh kepercayaan pada demokrasi Indonesia yang ternyata masih menyimpan virus otoritarianisme yang tidak pernah benar-benar sembuh.

Dan di titik inilah, aspek yang paling membuat mata dunia terus tertuju pada Indonesia dengan perasaan yang sulit dipahami, yaitu isu demokrasi dan hak asasi manusia, karena para pengamat internasional di Freedom House, Human Rights Watch, dan Amnesty International telah mencatat penurunan indeks kebebasan sipil yang sangat signifikan selama dua tahun terakhir, di mana mereka menyoroti bagaimana rezim Prabowo terus melanjutkan dan bahkan mempercepat tradisi buruk dari era sebelumnya, seperti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam jurnalis dan aktivis yang kritis, tetapi dengan sentuhan baru yang lebih berbahaya, yaitu dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses penegakan hukum sipil melalui revisi undang-undang yang memungkinkan militer mengambil alih pos-pos sipil di kementerian dan lembaga non-militer dengan dalih mempercepat program-program pemerintah, sebuah langkah yang membuat kedutaan besar Amerika dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati tapi sarat kekhawatiran, di mana mereka menyatakan bahwa mereka mengamati perkembangan ini dengan "penuh perhatian," sebuah frasa diplomatik yang dalam bahasa sehari-hari berarti "kami sangat mengkhawatirkan kembalinya dwifungsi ABRI yang pernah kami kutuk di masa lalu, dan kami akan mengkaji ulang hubungan pertahanan kami jika ini terus berlanjut," karena mereka sudah membaca dengan jelas bagaimana Prabowo, yang pada tahun 1998 masih menjadi sosok yang kontroversial dengan catatan hak asasi manusia yang kelam, kini dengan wewenang presidennya sedang membangun kembali aparatus keamanan yang sangat kuat dan tidak terkontrol, sementara oposisi di parlemen semakin lumpuh karena koalisi yang dibangunnya begitu besar dan begitu gemuk sehingga perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya secara politik, sehingga dalam berbagai laporan media internasional seperti *The Economist* dan *Foreign Affairs*, Indonesia disebut sebagai "the quiet slide into soft authoritarianism" atau "kemunduran demokrasi yang terjadi secara diam-diam," di mana mereka memperhatikan bahwa meskipun pemilu masih berlangsung dan parlemen masih ada, substansi dari demokrasi itu sendiri, seperti kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan independensi peradilan, sedang dihancurkan secara sistematis dengan cara yang sangat halus sehingga tidak mengundang sanksi keras dari komunitas internasional, karena Prabowo sangat cerdik dalam memainkan narasi "kebudayaan Timur" dan "kestabilan untuk pembangunan," yang membuat banyak negara Barat menjadi bingung antara harus menekan Indonesia dengan sanksi atau tetap membiarkan investasi mereka tetap mengalir, dan pada akhirnya mayoritas dari mereka memilih untuk tetap berbisnis, sebuah pilihan yang mencerminkan kebobrokan moral global itu sendiri, di mana mereka lebih peduli pada nikel dan baterai kendaraan listrik daripada nasib para jurnalis yang dipenjara karena menulis tentang korupsi di istana.

Sementara itu, di kawasan ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik, pandangan terhadap Indonesia di bawah Prabowo juga sangat kompleks dan tidak kalah tajam, karena para tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia melihat Indonesia sebagai kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan, tetapi mereka juga melihat bahwa ketidakstabilan internal yang dipicu oleh polarisasi dan kebijakan ekonomi yang sering berubah-ubah telah membuat Indonesia menjadi mitra yang tidak bisa diprediksi, di mana Singapura, misalnya, mulai mengalihkan beberapa investasinya ke negara-negara lain karena mereka merasa bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia justru merugikan industri manufaktur mereka yang membutuhkan bahan baku, sedangkan Australia, yang selama ini memiliki perjanjian pertahanan yang erat, mulai memperhatikan bahwa Prabowo terlalu dekat dengan China, sehingga mereka mulai mendekati Filipina dan Vietnam sebagai pengganti Indonesia dalam strategi containment mereka terhadap Beijing, dan bahkan dalam forum-forum ASEAN, suara Indonesia tidak lagi menjadi suara yang paling didengarkan, karena Prabowo lebih sering mengirim menterinya untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan penting, dan ketika ia sendiri datang, pidatonya lebih banyak berisi tentang pencapaian domestik daripada tentang solidaritas kawasan, sehingga banyak diplomat asing yang berbisik di koridor hotel konferensi bahwa Indonesia sedang "mengunci diri" dengan kesombongan seorang raja yang terlalu percaya diri, sementara di saat yang sama, ketegangan antara Indonesia dan Papua Nugini atau Timor Leste tentang perbatasan dan hak-hak masyarakat adat juga menjadi sorotan yang membuat komunitas internasional mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap kemanusiaan di tanah sendiri, padahal seharusnya Indonesia bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang besar di antara raksasa-raksasa global, tetapi di bawah rezim ini, ia lebih memilih menjadi boneka yang dimainkan oleh kepentingan-kepentingan besar dengan imbalan aliran uang dan teknologi, sehingga ia kehilangan otoritas moral yang seharusnya ia miliki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok.

Dan pada akhirnya, pandangan global terhadap Indonesia di era Prabowo adalah sebuah narasi yang penuh dengan kontradiksi yang tak terbantahkan, di mana di satu sisi, media internasional masih menulis tentang indahnya panorama Bali, keramahtamahan rakyatnya, dan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5 persen, tetapi di sisi lain, dalam laporan-laporan rahasia yang tidak dipublikasikan secara luas, para analis CIA, MI6, dan BND Jerman telah menulis bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang sama dengan Hungaria di bawah Orbán atau Turki di bawah Erdoğan, yaitu sebuah negara yang secara resmi masih demokratis, tetapi secara praktis telah jatuh ke dalam perangkap "demokrasi yang terpopulisasi", di mana penguasa menggunakan sentimen nasionalisme dan agama untuk membungkam lawan, dan di mana supremasi sipil perlahan-lahan tunduk di bawah kaki militer, dan di mana sistem pendidikan yang kita bahas sebelumnya, yang memproduksi budak pekerja yang patuh, sedang disempurnakan menjadi mesin yang tidak hanya memproduksi pekerja, tetapi juga memproduksi warga yang tidak pernah mempertanyakan narasi resmi dari penguasa, sehingga di mata dunia, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang sedang "bangkit" dengan kekuatan moral, melainkan sebagai negara yang sedang "jatuh" ke dalam jurang otoritarianisme yang diselimuti oleh gemerlap proyek-proyek infrastruktur yang megah, sebuah fatamorgana yang membuat para investor tergoda untuk menanam uang, tetapi yang pada dasarnya sedang menyembunyikan kebusukan struktural yang sangat mirip dengan apa yang mereka lihat pada akhir era Soeharto, hanya saja dengan wajah yang lebih modern dan senyuman yang lebih diplomatis, dan ironisnya, dunia internasional tidak lagi memiliki alat yang cukup untuk menghentikan hal ini, karena mereka sendiri terlalu sibuk dengan perang dagang mereka sendiri dan konflik di Timur Tengah, sehingga mereka membiarkan Indonesia berjalan sendiri menuju masa depan yang tidak jelas, sementara kita, rakyat Indonesia, berada di dalamnya, merasakan langsung dampaknya, tetapi juga menyaksikan dari luar bagaimana bangsa kita telah berubah dari sebuah harapan bagi dunia menjadi sebuah tanda tanya besar yang menakutkan, di mana para komentator di CNN, BBC, dan Al Jazeera kini lebih sering menampilkan berita tentang polisi yang membubarkan demonstrasi mahasiswa dengan keras, tentang aktivis yang menghilang, dan tentang kebijakan-kebijakan yang merugikan petani dan nelayan, tetapi mereka melakukannya dengan nada yang sudah lelah, seolah-olah mereka sudah menduga bahwa ini akan terjadi sejak awal, karena sejarah memang selalu berulang, dan Indonesia, dengan segala kekayaannya, dengan segala keanekaragamannya, dan dengan segala potensi yang dimilikinya, sedang menjadi korban dari tragedi yang sangat klasik, yaitu ketika sebuah bangsa yang besar diperintah oleh orang-orang yang terlalu mencintai kekuasaan sehingga mereka rela mengorbankan apa pun, termasuk reputasi bangsa itu sendiri di mata dunia, hanya untuk memastikan bahwa mereka tetap duduk di kursi yang sama selama mungkin, dan dunia hanya bisa menonton, seperti penonton di stadion yang menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola di mana wasitnya telah dibayar, dan semua orang tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan, tetapi mereka tetap menonton karena tidak ada pertandingan lain yang lebih menarik, dan Indonesia, di mata dunia saat ini, adalah pertandingan yang menakutkan sekaligus menyedihkan itu.